Korea Selatan, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan delapan negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat (30/5) yang mendesak panel PBB untuk segera menunjuk kapal-kapal yang dituduh melanggar sanksi terhadap Korea Utara.
Pernyataan itu menunjukkan persatuan dalam melawan upaya Korea Utara menghindari sanksi Dewan Keamanan PBB yang melarang ekspor batu bara dan bijih besi.
>>> AS Minta Konten Mobil Buatan Amerika Utara Capai 82%, Setengahnya dari AS
Negara-negara yang ikut serta adalah Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Inggris, serta Layanan Aksi Eksternal Eropa.
Mereka menyambut baik pengarahan bulan lalu oleh Open Source Centre mengenai aktivitas penghindaran sanksi Pyongyang.
Open Source Centre adalah lembaga nirlaba yang menggunakan data terbuka untuk meneliti berbagai isu.
Bukti Pelanggaran
Pemerintah negara-negara tersebut menyebut bukti yang disajikan dalam pengarahan itu menunjukkan pelanggaran jelas terhadap resolusi DK PBB yang melarang ekspor batu bara dan bijih besi Korea Utara.
Bukti tersebut mencakup citra kapal, rekonstruksi pelayaran, manipulasi Sistem Identifikasi Otomatis, dan analisis panggilan pelabuhan.
>>> Pasukan Israel Masuki Lebanon Selatan, Delegasi Militer Bertemu di Pentagon
Mereka juga mencatat adanya bukti jelas terkait tujuh kapal yang dinominasikan ke Komite 1718 DK PBB pada Desember untuk penunjukan sanksi.
Komite 1718 dibentuk pada 2006 berdasarkan Resolusi DK PBB 1718 sebagai tanggapan atas uji coba nuklir pertama Korea Utara.
Komite ini mengawasi sanksi terkait terhadap Korea Utara.
Pernyataan bersama menekankan bahwa berdasarkan Resolusi 1718 paragraf 12, komite tersebut memiliki mandat untuk memeriksa dan mengambil tindakan yang tepat atas informasi mengenai pelanggaran serta memperkuat implementasi langkah-langkah yang diawasi.
>>> Trump Akan Putuskan Kesepakatan dengan Iran dalam Pertemuan Jumat
Mereka menegaskan bahwa penunjukan yang cepat sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas rezim sanksi PBB.
