Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa kementerian/lembaga (K/L) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp984 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Jika disepakati, anggaran belanja K/L akan naik 57,16% dibandingkan alokasi 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun.
>>> Argentina Tekuk Tanjung Verde 3-2 Lewat Babak Perpanjangan Waktu
Dosen Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB Suhartoko, menyoroti besarnya permintaan tersebut. Menurutnya, tambahan hampir Rp980 triliun setara dengan 25% dari total APBN 2026.
“Jika untuk menutupnya dengan utang, maka akan menimbulkan persoalan baru jika manajemen utang tidak dilakukan dengan baik,” kata Suhartoko kepada Bloomberg Technoz, Jumat (3/7/2026).
>>> Warga Venezuela Kecewa Respons Gempa, Desak Ganti Presiden
Ia menambahkan, persoalan APBN harus dilihat dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, banyak pos yang sudah terkunci, seperti anggaran pendidikan, subsidi BBM, dan program strategis nasional.
>>> KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka Kasus Suap Proyek dan Gratifikasi Rp3,5 M
Sementara dari sisi penerimaan, meningkatkan penerimaan pajak di tengah perlambatan dunia usaha juga akan menimbulkan kesulitan tersendiri.
