Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu langkahnya adalah mengoordinasikan usulan sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh daerah agar penyalurannya tepat sasaran.
>>> Korupsi Batu Bara PLTU Diduga Picu Pemadaman, Negara Rugi Rp5 T
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, tahun ini pemerintah menargetkan BSPS menyasar 400.000 rumah tidak layak huni.
Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
"Oleh karena itu, kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS," ujar Mendagri usai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Selain BPS, usulan tersebut juga akan dicek oleh jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang memahami detail kriteria rumah layak bantuan.
Mekanisme serupa berlaku bagi usulan bedah rumah di daerah perbatasan. Pemerintah menargetkan program tersebut menyasar 15.000 rumah tidak layak huni di perbatasan.
>>> Rudal Iran Hantam Kapal di Hormuz, Uji Perjanjian Damai dengan AS
"Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu [dari daerah perbatasan] dan sekarang dalam proses untuk diverifikasi, validasi oleh BPS dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak [mengecek]," jelas Mendagri.
Untuk mempercepat capaian target BSPS, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan.
Rapat tersebut akan melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah bidang permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota.
Langkah ini diharapkan mempercepat proses validasi data dan memperkuat sinergi pusat-daerah. "Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400 ribu rumah yang dibedah," tandasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait berterima kasih atas dukungan Mendagri dan Kepala BPS. Ia menyebutkan dukungan tersebut membantu koordinasi dengan para kepala daerah.
>>> Rekrutmen Dosen ITB 2026 Resmi Dibuka, Ini Formasi dan Jadwal Terbarunya
"Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif supaya program ini juga berjalan baik," ujarnya.
