Pemerintah menargetkan penerimaan dividen dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia sebesar Rp120 triliun masuk ke kas negara pada 2026.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi dividen perusahaan yang selama beberapa tahun terakhir berada di kisaran Rp90 triliun.
>>> Harga Terbaru iPhone 15, 16, 17 di iBox Akhir Agustus 2026, Cek di Sini
Besaran dividen tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, pemerintah masih menunggu realisasi transfer dana dari Danantara untuk kemudian dicatat sebagai penerimaan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembahasan mengenai mekanisme pembayaran sudah dilakukan bersama CEO Danantara Rosan Roeslani.
Meski begitu, jadwal pasti pengiriman dana belum ditentukan.
Tambahan Penerimaan Negara
Purbaya melihat kenaikan setoran dividen tersebut sebagai kabar positif bagi kondisi fiskal pemerintah.
Dana yang diterima nantinya akan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dengan nominal Rp120 triliun, penerimaan dari dividen Danantara memberikan tambahan ruang bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
>>> Link Nonton Persija vs Brisbane Roar di Vidio, Uji Coba Terakhir
Apalagi, tambahan tersebut tidak berasal dari peningkatan pajak yang secara langsung dibebankan kepada masyarakat.
"Pembahasan teknis pembayarannya sudah dilakukan bersama CEO Danantara," kata Purbaya dalam keterangannya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).
Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan kapan transfer dilakukan.
Waktu penyetoran masih perlu ditetapkan oleh pihak Danantara.
Dampak bagi Fiskal Negara
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari rencana penerimaan tersebut.
Dividen yang disetorkan Danantara akan masuk sebagai PNBP sehingga memperkuat sisi penerimaan dalam APBN.
Nilai Rp120 triliun berada di atas kisaran Rp90 triliun yang selama beberapa tahun terakhir menjadi realisasi dividen perusahaan kepada negara.
>>> Shin Tae-yong Uji Kesiapan Persija Lawan Brisbane Roar di JIS
Penerimaan ini memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah.
