Pemerintah tidak hanya menyederhanakan syarat, tetapi juga menyiapkan program sertifikasi tanah gratis bagi penerima BSPS.
Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN ini mengubah urutan pelayanan. Masyarakat tidak perlu mengurus sertifikat terlebih dahulu untuk mendapat bantuan.
Setelah rumah direnovasi, pemerintah memfasilitasi penerbitan sertifikat secara gratis.
Model ini memberikan dua manfaat sekaligus: rumah layak huni dan kepastian hukum atas tanah.
Sertifikat tanah juga meningkatkan nilai ekonomi aset keluarga dan mengurangi potensi konflik pertanahan.
Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada tata kelola yang transparan dan integrasi data antarinstansi.
Pemerintah harus memastikan rumah yang dibantu tidak berada di lahan sengketa atau kawasan terlarang.
Pada akhirnya, tujuan BSPS adalah meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar memperbaiki bangunan.
Penyederhanaan syarat ini patut didukung karena menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi persyaratan administratif.
>>> Polda Metro Jaya Libatkan Puslabfor Selidiki Kematian Karumga Mantan Jampidsus
Namun, pengawalan ketat diperlukan agar kemudahan akses tidak mengurangi kepastian hukum.
