unique visitors counter
⌂ Beranda News DPRD DKI Dorong APBD Perubahan Fokus pada Layanan Publik

DPRD DKI Dorong APBD Perubahan Fokus pada Layanan Publik

DPRD DKI Dorong APBD Perubahan Fokus pada Layanan Publik
Ilustrasi: DPRD DKI Dorong APBD Perubahan Fokus pada Layanan Publik
A A Ukuran Teks16px

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco berharap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2026 tidak hanya berfokus pada belanja.

Ia juga mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung program-program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

>>> Tailan Pulangkan 1.000 WNI yang Terlibat Penipuan Daring

Menurut Baco, tambahan PAD diperlukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi pengetatan anggaran.

"Harapannya tentu mudah-mudahan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena masih banyak program prioritas yang membutuhkan pembiayaan," ujar Basri Baco di sela rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Senin (3/8/2026).

Prioritas Anggaran

Ia menyebut sejumlah sektor yang perlu menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2026, di antaranya penanggulangan banjir, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan sampah yang saat ini menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta.

Baco menilai kebijakan pengelolaan sampah yang mulai diterapkan sejak 1 Agustus 2026 membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, baik untuk penyediaan sarana dan prasarana maupun kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

>>> Tailan Tawarkan Impor Produk Pertanian ke Indonesia, dari Beras hingga Pupuk

"Semua itu pasti membutuhkan anggaran. Tetapi kembali lagi, sumbernya harus didukung oleh peningkatan PAD," katanya.

Evaluasi Pajak Kendaraan Listrik

Selain itu, Baco juga menyoroti kebijakan insentif bagi kendaraan listrik.

Menurutnya, pemilik kendaraan listrik telah memperoleh berbagai kemudahan, seperti biaya operasional yang lebih rendah dan pengecualian dari aturan ganjil-genap.

Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan pajak kendaraan listrik agar tetap mempertimbangkan kebutuhan penerimaan daerah.

>>> Kronologi Meninggalnya Diding Boneng, Sempat Dirawat 10 Hari hingga Kondisinya Menurun

"Kalau pajaknya juga terlalu rendah, menurut saya kurang adil. Sementara kita masih membutuhkan anggaran besar untuk membangun sekolah, mengatasi banjir, membangun puskesmas, dan program-program lainnya," ujarnya.

E
Tim Redaksi
Penulis: Eko Yulianto
📰 Update Terbaru
stikibot