Parlemen Uganda memberikan persetujuan untuk mengirim pasukan militer ke Jalur Gaza. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional di wilayah tersebut.
Mosi yang diajukan Menteri Pertahanan Kiryowa Kiwanuka pada Kamis (6/8) menyatakan bahwa kontingen Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda (UPDF) akan tetap netral.
Mereka juga akan mematuhi hukum humaniter internasional dan melindungi warga sipil tanpa memihak dalam perselisihan politik.
Operasi pasukan Uganda akan berjalan semata-mata berdasarkan mandat Misi Stabilisasi. Hal ini ditegaskan dalam mosi yang dibacakan di hadapan anggota parlemen.
Latar Belakang Keputusan
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November menyetujui rencana Presiden Donald Trump untuk membentuk pasukan stabilisasi. Rencana ini bertujuan memperkuat kesepakatan damai yang rapuh antara Israel dan Hamas.
Berdasarkan peta jalan yang disusun Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat, Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan kepolisian baru.
Mereka akan mengambil alih tanggung jawab atas keamanan Gaza dalam proses rekonstruksi wilayah tersebut.
