Guncangan gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa hari lalu menyisakan duka dan kerusakan di berbagai sektor. Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung turun ke lapangan. Melakukan kunjungan kerja ke wilayah NTT pada Selasa, 18 Agustus 2026, Purbaya memastikan bahwa negara hadir secara nyata di tengah masyarakat yang terdampak.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Orang nomor satu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini membawa misi krusial: meninjau langsung dampak kerusakan dan mengawal penyaluran bantuan awal melalui program Kemenkeu Peduli.
Kehadiran Negara di Tengah Keprihatinan
Tiba di NTT, Purbaya tidak langsung menuju ruang rapat ber-AC. Ia didampingi oleh jajaran eselon satu Kementerian Keuangan serta perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung menyambangi titik-titik pengungsian dan wilayah yang terdampak paling parah.
Di lokasi, Purbaya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana infrastruktur publik, rumah warga, dan fasilitas ekonomi lumpuh akibat guncangan tektonik tersebut. Ia juga menyempatkan diri untuk duduk bersama warga, mendengarkan keluh kesah, serta menyerap kebutuhan paling mendesak di lapangan.
“Kami ke sini bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk memastikan bahwa negara hadir. Kami berkomitmen penuh untuk membantu pemulihan daerah ini secepat mungkin, agar adik-adik kita yang harus sekolah dan bapak-bapak yang harus kembali bekerja bisa segera beraktivitas normal,” ujar Purbaya di sela-sela pertemuannya dengan Pemerintah Daerah dan warga terdampak.
Akselerasi Bantuan 'Kemenkeu Peduli'
Sebagai langkah respons cepat (quick response), program Kemenkeu Peduli telah langsung dieksekusi di hari yang sama. Tim gabungan telah menyalurkan ratusan paket bantuan yang berisi kebutuhan pokok (sembako), peralatan darurat, selimut, hingga perlengkapan kebersihan.
Bantuan ini difokuskan untuk meringankan beban psikologis dan fisik warga yang terpaksa mengungsi serta kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Purbaya menegaskan, agar tidak ada lagi cerita keterlambatan logistik di tahap darurat ini.
“Koordinasi antara pemerintah pusat, Pemda, dan BNPB adalah kunci. Data terdampak harus valid agar bantuan yang jatuh ke tangan masyarakat benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” tegasnya.
