Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menggelar Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama di Jakarta pada Jumat (21/8/2026).
Acara bertema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” ini menjadi ruang konsolidasi pengurus syuriyah, tanfidziyah, dan pengasuh pesantren.
Tujuannya mendorong pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang menjunjung tinggi otoritas moral, keteladanan ulama, dan komitmen menolak politik uang.
Sistem AHWA Disebut Menyimpang
Ketua FUN KH Mujib Qulyubi menilai sistem AHWA seharusnya menghindari praktik transaksional dalam pemilihan kepemimpinan NU.
Namun, ia menyayangkan pelaksanaannya saat ini justru memunculkan dugaan penyimpangan.
“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan praktik “tembak di tempat” dan paket calon yang disebut berasal dari institusi luar NU.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar marwah Muktamar tetap terjaga.
Ishlah Dinilai Formalistik
Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif menilai proses ishlah antara Rais Aam KH Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya belum menyelesaikan persoalan secara substantif.
“Ishlah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya,” katanya.
KH Samsul juga mengungkapkan pernah diminta agar DKI Jakarta mundur sebagai tuan rumah Muktamar, namun permintaan itu ditolaknya.
Kriteria Calon Rais Aam dan Ketum PBNU
Dalam halaqah tersebut, KH Adnan Anwar menekankan pentingnya calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU memiliki pemahaman terhadap dinamika geopolitik kekinian.
Ia juga membandingkan kondisi NU saat ini dengan periode kepemimpinan sebelumnya.
