Jagat media sosial sempat dibuat riuh pada Senin (24/8/2026) lalu. Beredar luas informasi dan video yang menyebutkan bahwa sosok aktivis sekaligus tokoh masyarakat Pati, Suparyono yang akrab disapa Botok, ditangkap oleh aparat kepolisian saat memimpin massa di depan gedung DPR/MPR RI.
Namun, bagi Anda yang mengikuti perkembangan isu ini, jangan mudah terpancing emosi dulu. Polda Metro Jaya akhirnya turun gunung meluruskan kabar burung tersebut. Faktanya? Botok sama sekali tidak ditangkap. Ia hanya mengalami salah paham klasik dengan massanya sendiri karena masalah kendaraan!
Lantas, bagaimana kronologi sebenarnya yang terjadi di lapangan? Berikut ulasan lengkapnya.
Klarifikasi Polda Metro: Tidak Ada Penangkapan
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, dengan tegas membantah adanya tindakan penangkapan maupun pengamanan paksa terhadap pria yang juga dikenal dengan nama Pati tersebut. Menurut Budi, apa yang terjadi di lapangan murni merupakan proses koordinasi administratif.
"Saudara Supriyono alias Botok tidak dilakukan penangkapan maupun pengamanan oleh kepolisian. Satintelkam Polres Metro Jakarta Pusat sebelumnya telah berkomunikasi dengan Saudara Supriyono dan Saudara Teguh terkait rencana kegiatan massa Pati di depan gedung DPR RI," ujar Kombes Budi dalam keterangan persnya, Senin (24/8/2026) malam.
Budi menjelaskan, dalam komunikasi awal tersebut, pihak kepolisian mengingatkan mengenai ketentuan administrasi perizinan unjuk rasa yang wajib dipenuhi sesuai dengan undang-undang. Menariknya, pihak massa yang diwakili Botok justru menyampaikan bahwa agenda mereka di Senayan bukanlah aksi protes atau penyampaian pendapat.
"Pihak massa menyampaikan bahwa kegiatan yang direncanakan bukan aksi penyampaian pendapat, melainkan silaturahmi dan penggalangan bantuan logistik," tambah Budi.
Plot Twist: Botok Numpang Mobil Polisi karena Bus Rusak
Mendengar penjelasan bahwa kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerumunan, polisi menyarankan agar penyelenggara tetap mengurus surat izin ke Polda Metro Jaya. Botok pun menyanggupi saran tersebut. Namun, di sinilah letak kesalahpahaman yang memicu rumor penangkapan.
Saat hendak beranjak dari area DPR/MPR RI menuju Polda Metro Jaya, Botok dan timnya terkendala masalah transportasi. Bus yang mereka gunakan dikabarkan mengalami kerusakan. Tanpa banyak pikir panjang, Botok meminta bantuan kepada personel kepolisian yang sedang standby di lokasi untuk mengantar mereka ke Polda.
Massa yang melihat tokoh mereka masuk ke dalam kendaraan dinas kepolisian langsung panik. Mereka mengira Botok sedang diamankan atau ditangkap paksa.
"Yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa keberangkatannya ke Polda Metro Jaya adalah untuk mengurus izin kegiatan. Namun, karena situasi di lokasi semakin ramai dan massa mulai resah, keberangkatan tersebut akhirnya dibatalkan," jelas Budi.
Tim Hukum AMPB Angkat Bicara
Senada dengan keterangan polisi, Tim Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Vander, turut mengonfirmasi bahwa isu penangkapan tersebut adalah hoaks. Vander menjelaskan bahwa kepergian Botok naik mobil polisi murni karena darurat logistik.
"Bukan, bukan, bukan penjemputan paksa. Jadi kita rencana untuk mengantar surat pemberitahuan kegiatan ke Polda. Cuma karena antusias masyarakat yang sangat khawatir dengan teman-teman AMPB di Jakarta, sehingga kita bersikap untuk menunda dulu," jelas Vander.
Vander menceritakan kronologi dari sudut pandang massa. Ia mengakui bahwa keputusan menunda kepergian ke Polda adalah langkah taktis untuk mencegah kepanikan di tengah massa yang sedang membara.
"Jadi kita tadi kan nggak ada kendaraan, bus kita kan rusak. Jadi kita sebenarnya minta tolong (tumpangan) ke polisi. Nah, karena mereka bersedia, tapi kan masyarakat ini banyak yang antusias, dan kita susah menjelaskan satu-satu ke ribuan orang. Akhirnya ya kita ambil sikap, kita tunda dulu sementara untuk mengantarkannya," pungkas Vander.
Pelajaran Berharga di Era Informasi
Kasus ini menjadi catatan penting bagi masyarakat, khususnya para penggerak massa, untuk senantiasa menjaga komunikasi yang baik dengan anggota di lapangan. Di era digital di mana informasi menyebar dalam hitungan detik, kesalahpahaman kecil seperti "numpang mobil polisi" bisa bertransformasi menjadi isu nasional yang menyesatkan.
Polda Metro Jaya pun menegaskan bahwa kehadiran aparat di lokasi adalah sebagai fasilitator dan penjaga kondusivitas, bukan untuk membungkam kebebasan berpendapat.
"Hadirnya personel kepolisian dalam peristiwa tersebut adalah untuk memberikan penjelasan terkait proses administrasi perizinan, bukan dalam rangka penangkapan maupun tindakan hukum," tutup Budi.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di depan gedung DPR/MPR RI telah kembali kondusif, dan Botok beserta massa AMPB masih berada di lokasi dengan agenda yang mereka klaim sebagai ajang silaturahmi.
