Komitmen Tanpa Batas: Sufmi Dasco Siap Mundur dari DPR Jika RUU Perampasan Aset Gagal Disahkan Akhir 2026
Gelombang tuntutan masyarakat sipil agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan akhirnya menemukan titik terang yang penuh harapan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan jaminan tegas bahwa legislasi yang telah lama dinanti-nantikan sebagai instrumen strategis pemberantasan korupsi tersebut akan resmi menjadi undang-undang paling lambat pada 15 Desember 2026.
Lebih dari sekadar janji politik biasa, Dasco bahkan menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri dari jabatan pimpinan maupun keanggotaan DPR RI apabila target ambisius ini gagal terpenuhi hingga akhir tahun. Pernyataan berani ini menegaskan tingginya tarikan politik dan moral yang dipertaruhkan dalam pengesahan RUU yang dianggap sebagai "tulang punggung" baru dalam upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Taruhan Karier demi Kepastian Hukum
Komitmen ini disampaikan Dasco secara langsung saat menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang dipimpin oleh Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, pada Kamis (27/8/2026).
Dalam suasana yang serius namun konstruktif, Dasco menegaskan bahwa pimpinan DPR tidak memiliki alasan untuk menunda-nunda proses legislasi ini. "Kami Pimpinan DPR, berkomitmen penuh untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri. Itu enggak ada masalah, sebagai tanda komitmen nyata kami," ujar Dasco dengan nada tegas di hadapan para perwakilan masyarakat.
Pernyataan ini menjadi angin segar bagi para aktivis antikorupsi yang selama ini kerap merasa kecewa dengan mangkraknya berbagai RUU prioritas di gedung parlemen. Langkah Dasco menempatkan isu perampasan aset bukan lagi sebagai wacana, melainkan sebagai prioritas absolut yang mengikat secara politis.
