Tak hanya menuntut status bencana nasional, Aliansi Kalbar Merdeka juga memberikan sorotan tajam kepada Kementerian Kehutanan (serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Para mahasiswa mendesak agar Menteri Kehutanan tidak hanya bekerja di atas meja, melainkan harus memberikan solusi konkret dan terukur.
Solusi yang dimaksud mencakup mitigasi struktural dan kultural yang berfokus pada pencegahan, bukan sekadar pemadaman saat api sudah membesar. Mahasiswa menuntut adanya pemulihan lahan gambut yang lebih masif, penegakan hukum yang adil bagi korporasi nakal penyebab kebakaran, serta penyediaan teknologi pemantauan real-time yang transparan kepada publik.
"Kami tidak butuh janji manis setiap musim kemarau. Kami butuh mitigasi konkret dari Menteri Kehutanan. Hutan kami bukan tempat pembakaran untuk kepentingan perkebunan," tambah salah satu koordinator lapangan.
Mengapa Karhutla Kalbar Harus Jadi Bencana Nasional?
Tuntutan ini sangat beralasan. Dampak karhutla di Kalimantan Barat jauh melampaui kerugian materi. Kualitas udara (ISPU) di sejumlah kabupaten/kota kerap menyentuh level berbahaya. Ribuan warga, terutama anak-anak dan lansia, menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Selain krisis kesehatan, sektor pendidikan kerap terganggu karena sekolah harus diliburkan, sementara sektor ekonomi masyarakat lumpuh karena aktivitas luar ruang dibatasi oleh tebalnya kabut asap. Kerugian ekologis akibat terbakarnya habitat satwa endemik dan lepasnya emisi karbon dalam jumlah raksasa ke atmosfer juga menjadi beban yang tak lagi sanggup ditanggung oleh anggaran daerah (APBD) semata.
Menanti Ketukan Palu dari Pusat
Reaksi "naik pitam" Gubernur Ria Norsan sejatinya adalah validasi atas apa yang disuarakan oleh Aliansi Kalbar Merdeka. Pemerintah daerah menyadari bahwa mereka tidak bisa bertarung sendirian melawan api yang membakar ribuan hektare lahan, apalagi dengan sumber daya yang terbatas.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah pusat. Publik Kalimantan Barat menanti apakah Jakarta akan segera mendengar jeritan bumi khatulistiwa, atau akan membiarkan warganya terus berjuang melawan asap dengan peralatan seadanya. Penetapan status bencana nasional dan langkah mitigasi nyata dari Menteri Kehutanan adalah kunci untuk menghentikan mimpi buruk ini.
