Suasana dialog yang awalnya dijadwalkan berjalan kondusif antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan perwakilan mahasiswa mendadak memanas. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, tak kuasa menyembunyikan emosinya dan tampak "naik pitam" saat mendengar paparan mengenai dampak buruk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian mencekik bumi khatulistiwa.
Momen ketegangan tersebut bukan tanpa alasan. Kedatangan massa aksi dari Aliansi Kalbar Merdeka bukan sekadar basa-basi. Mereka membawa keresahan jutaan warga Kalbar yang sejak berbulan-bulan harus menghirup udara beracun akibat kabut asap tebal.
Dalam forum dialog tersebut, Gubernur Ria Norsan secara terang-terangan menyalurkan frustrasinya. Emosinya meledak bukan kepada para mahasiswa, melainkan kepada lambannya respons pemerintah pusat dalam menangani krisis ekologi yang setiap tahun seolah menjadi "rutinitas" mematikan di Kalimantan Barat. Baginya, penanganan karhutla tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional dan setengah hati.
Tegas dan Vokal: Tuntutan Aliansi Kalbar Merdeka
Di tengah suasana yang tegang namun tetap dalam koridor demokratis, Aliansi Kalbar Merdeka menyampaikan orasi dan sejumlah tuntutan krusial yang直击 (menohok) ke jantung permasalahan. Para mahasiswa yang mewakili suara rakyat ini menuntut agar status karhutla di Kalimantan Barat segera ditingkatkan.
"Kami mendesak Presiden dan pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional untuk karhutla di Kalimantan Barat," tegas perwakilan Aliansi Kalbar Merdeka di hadapan Gubernur dan jajarannya.
Penetapan status bencana nasional bukanlah sebuah permintaan yang muluk-muluk, melainkan sebuah keniscayaan. Dengan status ini, pemerintah pusat akan wajib mengerahkan Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Bencana, membuka keran anggaran darurat, serta melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk turun langsung ke lapangan.
Sorot Tajam untuk Menteri Kehutanan
Tak hanya menuntut status bencana nasional, Aliansi Kalbar Merdeka juga memberikan sorotan tajam kepada Kementerian Kehutanan (serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Para mahasiswa mendesak agar Menteri Kehutanan tidak hanya bekerja di atas meja, melainkan harus memberikan solusi konkret dan terukur.
Solusi yang dimaksud mencakup mitigasi struktural dan kultural yang berfokus pada pencegahan, bukan sekadar pemadaman saat api sudah membesar. Mahasiswa menuntut adanya pemulihan lahan gambut yang lebih masif, penegakan hukum yang adil bagi korporasi nakal penyebab kebakaran, serta penyediaan teknologi pemantauan real-time yang transparan kepada publik.
"Kami tidak butuh janji manis setiap musim kemarau. Kami butuh mitigasi konkret dari Menteri Kehutanan. Hutan kami bukan tempat pembakaran untuk kepentingan perkebunan," tambah salah satu koordinator lapangan.
Mengapa Karhutla Kalbar Harus Jadi Bencana Nasional?
Tuntutan ini sangat beralasan. Dampak karhutla di Kalimantan Barat jauh melampaui kerugian materi. Kualitas udara (ISPU) di sejumlah kabupaten/kota kerap menyentuh level berbahaya. Ribuan warga, terutama anak-anak dan lansia, menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Selain krisis kesehatan, sektor pendidikan kerap terganggu karena sekolah harus diliburkan, sementara sektor ekonomi masyarakat lumpuh karena aktivitas luar ruang dibatasi oleh tebalnya kabut asap. Kerugian ekologis akibat terbakarnya habitat satwa endemik dan lepasnya emisi karbon dalam jumlah raksasa ke atmosfer juga menjadi beban yang tak lagi sanggup ditanggung oleh anggaran daerah (APBD) semata.
Menanti Ketukan Palu dari Pusat
Reaksi "naik pitam" Gubernur Ria Norsan sejatinya adalah validasi atas apa yang disuarakan oleh Aliansi Kalbar Merdeka. Pemerintah daerah menyadari bahwa mereka tidak bisa bertarung sendirian melawan api yang membakar ribuan hektare lahan, apalagi dengan sumber daya yang terbatas.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah pusat. Publik Kalimantan Barat menanti apakah Jakarta akan segera mendengar jeritan bumi khatulistiwa, atau akan membiarkan warganya terus berjuang melawan asap dengan peralatan seadanya. Penetapan status bencana nasional dan langkah mitigasi nyata dari Menteri Kehutanan adalah kunci untuk menghentikan mimpi buruk ini.
