Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali memicu aksi protes dari masyarakat sipil Malaysia.
Sejumlah warga Malaysia dilaporkan menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur pada Jumat, 4 September 2026.
Aksi unjuk rasa tersebut digelar oleh organisasi masyarakat sipil Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia (HARAM).
Massa menyuarakan tuntutan agar hak masyarakat Malaysia untuk mendapatkan udara bersih mendapat perhatian serius.
Mereka juga mendesak Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen konkret dalam menghentikan karhutla yang berdampak ke negara tetangga.
Dampak Lintas Batas dan Tuntutan Penanganan
Karhutla menjadi persoalan lingkungan yang tidak hanya berdampak pada wilayah tempat kebakaran terjadi.
Asap hasil pembakaran dapat terbawa angin hingga melintasi batas negara dan memengaruhi kualitas udara di kawasan Asia Tenggara.
HARAM menilai kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan.
Penanganan tidak hanya melalui pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan, penegakan hukum, serta pengawasan terhadap aktivitas di kawasan rawan kebakaran.
Persoalan karhutla juga menjadi perhatian kelompok lingkungan hidup.
Koalisi lingkungan yang dimotori Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Malaysia menilai kabut asap yang berulang setiap tahun tidak semata-mata dapat dijelaskan melalui faktor cuaca dan perubahan iklim.
Menurut kelompok lingkungan tersebut, persoalan kabut asap juga berkaitan dengan tata kelola lingkungan dan akuntabilitas dalam pengelolaan lahan.
