Tuntutan Keadilan: Ombudsman Turun Tangan
Kasus yang menimpa Febiola perlahan membukakan mata publik mengenai sisi gelap dari implementasi program MBG di daerah. Insiden di Karo ini memicu gelombang kemarahan dan simpati dari berbagai elemen masyarakat.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatra Utara dikabarkan telah turun tangan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penanganan insiden ini. Mereka memastikan apakah ada kelalaian dalam standar keamanan pangan yang didistribusikan kepada para siswa.
Publik tidak hanya menuntut empati, tetapi juga akuntabilitas. Masyarakat mendesak agar pemerintah dan pihak penyelenggara program tidak lepas tangan. Penanganan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian bantuan medis jangka pendek, melainkan harus ada jaminan pemulihan total dan kompensasi bagi korban.
Cermin Kegagalan Sistemik?
Kasus Febiola di Karo seolah menjadi preseden buruk yang menambah daftar panjang kontroversi program MBG. Sebelumnya, publik juga dihebohkan dengan kasus serupa di Sidoarjo, di mana Bupati setempat secara tegas meminta Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) diproses hukum dan tidak lari dari tanggung jawab.
Bahkan, di tingkat nasional, Menteri terkait, Zulkifli Hasan, sempat mengakui adanya kendala dalam implementasi MBG dan menjanjikan perbaikan dalam waktu satu hingga dua bulan. Namun, janji-janji tersebut seolah terlambat bagi Febiola dan keluarga kecilnya di Berastagi.
Hingga hari ini, Rabu, 9 September 2026, Febiola masih terus menjalani terapi. Semoga ada keajaiban medis yang mengembalikan ingatan gadis berprestasi ini. Namun, yang tak kalah penting, masyarakat menagih janji pemerintah: memastikan tidak ada lagi "Febiola-Febiola" lain yang masa depannya dirampas oleh kelalaian program atas nama gizi gratis. ***
