DPRD Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta bergerak cepat mengantisipasi potensi kekeringan yang mulai mengancam sejumlah wilayah ibu kota.
Mitigasi dini dinilai krusial agar warga tidak mengalami krisis air bersih saat puncak musim kemarau.
Wakil Ketua DPRD Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan peringatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta harus direspons dengan aksi nyata.
Ia menilai Pemprov tidak boleh menunggu hingga krisis terjadi.
"Peringatan potensi kekeringan ini harus kita sikapi serius.
Jakarta jangan sampai baru bergerak ketika warga sudah kesulitan mendapatkan air," ujar Wibi di Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Politikus Partai Nasdem itu meminta Pemprov segera memetakan titik-titik rawan kekeringan.
Pemprov juga diminta memastikan keandalan cadangan dan distribusi air.
PAM Jaya Diminta Siaga hingga Tingkat Kelurahan
Wibi menginstruksikan PAM Jaya dan perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan hingga struktur terkecil.
"PAM Jaya dan perangkat wilayah harus benar-benar siap sampai tingkat kelurahan agar penanganan darurat bisa cepat," tambahnya.
Ia juga mengimbau masyarakat mulai menghemat air sebagai tanggung jawab bersama.
Kekhawatiran dampak musim kemarau mulai dirasakan langsung oleh warga.
Mumpuni, 32 tahun, ibu rumah tangga asal Jakarta Barat, mengaku pasokan air PDAM di wilayahnya kerap bermasalah setiap memasuki puncak kemarau.
"Walaupun pakai PDAM, biasanya kalau puncak kemarau alirannya terganggu, bahkan kualitasnya turun dan berbau," ungkap Mumpuni.
Ia meminta pemerintah memiliki skenario penanganan yang jelas.
