Nama Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi, putra pengasuh Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Jombang, kembali mencuat ke permukaan dan memicu gelombang reaksi beragam di masyarakat. Kabar terkini mengungkapkan bahwa terpidana kasus pencabulan santriwati ini telah menghirup udara bebas lebih awal dari vonis tujuh tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya.
Berdasarkan konfirmasi resmi, Bechi telah mendapatkan status pembebasan bersyarat sejak 20 Agustus 2025. Keputusan ini sontak menjadi perbincangan hangat, terutama setelah beredarnya rekaman video yang memperlihatkan dirinya tampak aktif berinteraksi dan menyalami tamu di lingkungan pesantren pada perayaan Idulfitri Maret 2026 lalu. Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi hukum dan mekanisme di balik pembebasan ini?
Mekanisme Hukum di Balik Pembebasan Bersyarat
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Toar, membenarkan bahwa Bechi saat ini tidak lagi berada di dalam tahanan. Menurutnya, pembebasan tersebut merupakan hak konstitusional narapidana yang telah memenuhi serangkaian ketentuan hukum yang berlaku.
"Yang bersangkutan benar sudah keluar dari lapas karena mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 20 Agustus 2025," ujar Christo saat dikonfirmasi, Senin (21/9).
Christo menjelaskan bahwa keputusan ini bukan tanpa dasar. Bechi dinilai telah menunjukkan kelakuan baik selama menjalani masa penahanan. Secara teknis, masa hukuman Bechi telah dipotong oleh remisi (pengurangan masa hukuman), sehingga ia memenuhi syarat untuk bebas setelah menjalani dua pertiga (2/3) dari total masa hukumannya.
"Untuk pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana jika yang bersangkutan berkelakuan baik selama di dalam lapas. Iya, 2/3 dari 7 tahun setelah dipotong remisi," tegasnya.
Namun, Christo menekankan bahwa status "bebas" ini bukanlah kebebasan mutlak. Bechi masih berstatus sebagai narapidana yang menjalani pidana di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, tanggung jawab pengawasan penuh kini diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) hingga masa hukumannya benar-benar habis secara hukum.
Kilas Balik: Kasus yang Mengguncang Nasional dan Pengepungan Dramatis
Kasus kekerasan seksual yang menjerat Bechi sejatinya telah menyita perhatian publik sejak lama. Awal mula kasus ini bermula pada tahun 2017, ketika seorang santriwati memberanikan diri melaporkan tindakan pencabulan yang dialami ke Polres Jombang. Mengingat sensitivitas dan kompleksitas kasus yang melibatkan figur otoritas pesantren, penanganan kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda Jawa Timur untuk menjamin objektivitas penyelidikan.
Proses hukum yang seharusnya berjalan lancar, justru menemui jalan terjal dan penuh drama. Bechi dinilai kerap mangkir dan menghindari panggilan pemeriksaan kepolisian sejak Desember 2019. Sikap kooperatif yang minim ini memunculkan spekulasi publik mengenai adanya upaya perlindungan atau "backing" di balik kasusnya.
Puncak ketegangan terjadi pada Juli 2022. Aparat kepolisian gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang terpaksa melakukan tindakan tegas dengan mengepung Pondok Pesantren Shiddiqiyyah di Ploso, Jombang, selama belasan jam. Operasi pengepungan yang menegangkan ini akhirnya membuahkan hasil ketika Bechi memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib, mengakhiri drama pengejaran yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Dinamika Persidangan: Vonis 7 Tahun yang Dinilai Ringan
Proses peradilan pun bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada sidang yang digelar 17 November 2022, majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Achmad Surtrisno menyatakan Bechi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 289 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP tentang perbuatan cabul dengan kekerasan.
"Menjatuhkan pidana pada MSAT (Moch Subchi Azal Tsani) dengan pidana penjara 7 tahun," bunyi putusan tersebut.
Vonis tujuh tahun ini menuai kritik pedas dari berbagai kalangan, termasuk aktivis perlindungan anak dan perempuan. Angka tersebut dinilai jauh di bawah ekspektasi publik, mengingat Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut hukuman yang jauh lebih berat, yakni 16 tahun penjara, dengan dakwaan Pasal 285 jo 65 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan.
Upaya hukum banding pun diajukan oleh kedua belah pihak. Namun, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya melalui putusan nomor 1401/PID/2022/PT SBY memutuskan untuk menguatkan vonis PN Surabaya. Majelis hakim banding menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa, namun secara substansial tetap meneguhkan hukuman tujuh tahun penjara tersebut.
Reaksi Publik dan Video Viral Idulfitri 2026
Kabar pembebasan bersyarat Bechi yang sebenarnya telah terjadi sejak pertengahan 2025, baru benar-benar meledak di media sosial pada tahun 2026. Pemicunya adalah sebuah video yang beredar luas, memperlihatkan Bechi tampak santai dan berbaur dengan tamu di lingkungan pesantren saat perayaan Idulfitri Maret 2026.
Video ini memicu gelombang kemarahan warganet. Banyak pihak mempertanyakan etika dan kepatutan seorang terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati untuk kembali tampil sebagai figur publik di lingkungan pesantren, meskipun secara administratif ia berstatus "bebas bersyarat".
Bagi para korban dan advokat perlindungan anak, kehadiran Bechi di ruang publik pesantren dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan yang dapat memicu trauma baru (re-traumatisasi) bagi para santriwati dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Pentingnya Pengawasan Ketat oleh Balai Pemasyarakatan
Menyikapi dinamika ini, peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi sangat krusial. Pembebasan bersyarat bukanlah akhir dari pertanggungjawaban hukum. Narapidana yang mendapatkan hak ini wajib memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk melapor secara berkala dan tidak melakukan tindak pidana baru.
Jika di kemudian hari ditemukan bahwa Bechi melanggar syarat-syarat pembebasan bersyarat, atau melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki wewenang untuk mencabut status pembebasan tersebut dan mengembalikan yang bersangkutan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukumannya.
Refleksi Keadilan dan Perlindungan Santriwati
Kasus Bechi menjadi cermin retaknya sistem perlindungan terhadap kelompok rentan di lingkungan pendidikan berbasis agama. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menjalankan prosedur hukum yang ada, termasuk memberikan hak remisi dan pembebasan bersyarat sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, di sisi lain, ada tanggung jawab moral yang lebih besar untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya terpenuhi di atas kertas, tetapi juga dirasakan oleh korban dan masyarakat. Kasus ini seharusnya menjadi evaluasi mendalam bagi seluruh jajaran penegak hukum dan pengelola pondok pesantren di Indonesia untuk memperketat pengawasan, menghilangkan budaya impunitas, dan menempatkan keselamatan santri sebagai prioritas utama di atas segalanya.
Publik kini menatap awas. Pengawasan terhadap Bechi tidak boleh sekadar menjadi formalitas birokrasi. Sinergianews akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan suara keadilan bagi para korban tetap bergema hingga batas waktu hukuman yang sebenarnya benar-benar usai.
