Berbicara di Sidang Umum PBB pada Selasa pagi, Trump memberikan sedikit gambaran tentang rincian kesepakatan.
"Kami akan segera memulai proses pengembangan kehadiran militer besar di lokasi yang sesuai," katanya, termasuk "membangun dua pangkalan militer yang sangat besar."
Parlemen Denmark tahun lalu menyetujui rancangan undang-undang yang mengizinkan pangkalan militer AS di tanah Denmark, memperluas perjanjian militer 2023 dengan pemerintahan Biden yang memberi pasukan AS akses luas ke pangkalan udara di Denmark.
Trump sebelumnya bersikeras bahwa AS perlu "mengambil Greenland" untuk mencegah Rusia atau China melakukan hal yang sama.
Meskipun Trump mengatakan ia lebih suka "membuat kesepakatan" untuk wilayah itu, ia menambahkan: "dengan satu atau lain cara, kami akan mendapatkan Greenland."
Respons dan Dampak Kesepakatan
Semua pihak yang hadir menyajikan kesepakatan itu sebagai langkah positif.
Mikkel Runge Olesen, peneliti senior di Institut Studi Internasional Denmark, mengatakan Greenland dan Denmark keluar dari kesepakatan dengan kemungkinan "mengakhiri krisis tanpa mengorbankan kedaulatan," sementara AS mendapatkan kesepakatan yang "agak lebih menguntungkan" daripada perjanjian pertahanan yang ada.
Namun hubungan secara keseluruhan antara AS, Denmark, dan Greenland "kemungkinan akan terbayang-bayang oleh ini jauh setelah Trump meninggalkan jabatannya, dan krisis ini kemungkinan akan berdampak negatif signifikan dan bertahan lama pada hubungan transatlantik secara lebih umum," ujarnya.
"Kepercayaan yang hilang akan membutuhkan puluhan tahun untuk dibangun kembali."
Dalam unggahan media sosial pada Sabtu, Trump menulis bahwa kesepakatan yang muncul "memberi Amerika Serikat kendali permanen atas keamanan, dan semua kebutuhan lainnya, di Greenland, sepenuhnya menjawab SEMUA kekhawatiran AS kami."
Dalam pernyataan pemerintah Denmark yang diperbarui akhir Senin, Frederiksen mengatakan negaranya akan segera "membuat pengumuman besar" untuk Greenland, Denmark, dan Amerika Serikat.
Ia mengatakan kesepakatan itu "mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Kerajaan serta hak rakyat Greenland atas penentuan nasib sendiri."
Jens-Frederik Nielsen, perdana menteri Greenland, mengatakan kesepakatan itu mengakui kepentingan Greenland dan akan memperkuat keamanan Greenland, Denmark, Amerika Serikat "dan aliansi Barat."
