Pemerintah tengah menyiapkan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial berbasis biometrik wajah. Teknologi ini bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bantuan.
Skema integrasi data kependudukan itu dipaparkan dalam acara FEKDIxIFSE di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Hal ini sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penerapan pengenalan wajah menjadi langkah awal memvalidasi data masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Sistem ini terhubung langsung dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri serta lintas kementerian dan lembaga.
Lembaga yang terlibat antara lain Kementerian ATR/BPN, BPS, hingga Kepolisian Republik Indonesia.
"Sekarang tahap pertama adalah untuk mengakurasikan data penerima bantuan sosial dengan face recognition," ujar Tito Karnavian.
Integrasi antarlembaga memungkinkan sistem memverifikasi kepemilikan aset warga secara langsung saat pemindaian dilakukan. Penilaian kepemilikan kendaraan hingga sertifikat tanah akan menentukan kelayakan warga masuk kategori desil penerima bantuan.
"Begitu menggunakan wajahnya, face recognition, namanya langsung keluar.
Lantas terkoneksi dengan kepolisian, dia punya mobil atau enggak, punya motor atau enggak, punya tanah atau enggak dengan ATR/BPN, nanti langsung keluar tidak layak atau layak.
Dia masuk desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya," beber Tito Karnavian.
Uji coba awal sistem digitalisasi ini telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya, daerah tersebut mencatat hampir 70 persen penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.
Setelah tahapan tersebut, pemerintah meluaskan proyek percontohan ke 42 kabupaten dan kota.
Pemerintah menargetkan validasi data kependudukan berbasis biometrik ini dapat diterapkan di sekitar 200 daerah pada akhir tahun.
"Target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga," tambah Tito Karnavian.
Pengembangan mekanisme perlindungan sosial digital ini juga sejalan dengan langkah Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyampaikan pada 15 September 2026 bahwa teknologi biometrik disiapkan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Meski demikian, penerima saat ini tidak diwajibkan langsung melakukan pemindaian wajah secara serentak.
Kemendagri dan Kemensos menyiapkan sistem digitalisasi bansos berbasis biometrik wajah yang terintegrasi data kependudukan untuk meningkatkan akurasi.
