Ia mengusulkan pemerintah memperluas cakupan program tersebut menjadi wajib belajar 15 tahun.
"Tetapi banyak sekolah swasta bisa membiayai sendiri lebih banyak dari BOS yang bisa diberikan pemerintah sehingga keduanya bisa berjalan masing-masing untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sudah 2 dekade SBY menjalankan pendidikan gratis 12 tahun ini tetapi kelanjutannya terbengkalai," tambah Didik.
Mengenai skema pembiayaan, Didik menyarankan penerimaan mahasiswa di PTN dibatasi dan difokuskan berdasarkan prinsip meritokrasi serta prioritas bagi keluarga kurang mampu.
PTN berbadan hukum (PTN BH) disarankan lebih difokuskan sebagai institusi riset.
"Dengan melakukan efisiensi dan right sizing PTN, maka pemerintah bisa membiayai dana operasional PTN utama antara Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun, sedangkan PTN kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp 200-500 miliar rupiah," kata Didik.
Pemerintah daerah juga diperkirakan dapat menopang pembiayaan PTN daerah dengan mengalokasikan sebagian kecil dari total anggaran pendidikan nasional sebesar Rp 769 triliun.
Sementara itu, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diharapkan tetap berperan menampung mahasiswa dari kalangan mampu secara ekonomi.
"PTS menengah dengan daya tampung 6 ribu sampai 12 ribu mahasiswa bisa dijalankan secara efisien oleh PTS dengan dana Rp 100-200 miliar rupiah.
Mestinya PTN bisa juga menjalankannya secara efisien," tambah Didik.
Realisasi pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi ini menuntut pemerintah untuk segera melakukan relokasi dan penataan ulang seluruh anggaran pendidikan nasional.
