Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan pungutan liar terhadap pengunjung dan indikasi komersialisasi hunian bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Temuan itu terungkap dalam inspeksi mendadak tim Ombudsman pada Rabu (23/9/2026).
Dugaan pungli muncul setelah tim pengawas mewawancarai keluarga warga binaan yang sedang berkunjung ke area lapas.
Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengungkapkan praktik pembayaran yang dilakukan pengunjung.
"Terus bayar nggak? ‘Iya bayar’.
Misalnya Rp150.000 dia ngomong kayak gitu.
Nah kalau kayak gitu kan ya betul itu pungli, ya itu tidak dibenarkan," kata Fikri saat konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).
Ombudsman menegaskan aliran dana dari praktik tersebut masih dalam penelusuran untuk memastikan penerimanya.
"Rasanya ya mungkin petugas-petugas pintu itu mungkin ya (menerima pungli)," ujar Fikri.
Komersialisasi Hunian Khusus
Selain pungli pengunjung, Ombudsman mengidentifikasi adanya pembayaran dari narapidana untuk menempati sekitar 10 klaster hunian khusus di dalam lapas.
Hunian tersebut dilengkapi berbagai fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan, hingga area olahraga.
Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, menyatakan penghuni rumah tersebut membayar sejumlah uang, meski nilainya tidak disebutkan.
"Berdasarkan wawancara kami lakukan pada saat itu yang terutama yang menghuni rumah memang dia membayar sejumlah tapi tidak disebutkan angkanya.
Dan itu memang dikomersialkan. Nah ini yang perlu nanti kita dalami lagi," kata Syafrida.
Kondisi hunian yang diisi satu hingga empat orang itu mengindikasikan adanya klasifikasi antarpenghuni.
Namun, penerima dana komersialisasi tersebut belum dipastikan secara pasti.
"Nah itu kita belum sampai ke sana, belum sampai ke sana," ujar Fikri.
Ombudsman berencana menggelar investigasi menyeluruh terkait dugaan malaadministrasi, terutama keberadaan warga binaan yang menghuni fasilitas khusus di luar blok tahanan resmi.
"Jelas kami akan melakukan kajian.
Kami akan melakukan investigasi terhadap apa malaadministrasi yang terjadi di sana, yang jelas pertama adalah masih adanya warga binaan yang seharusnya berada di blok tahanan tapi ternyata tidak berada di blok," kata Syafrida.
Sebagai langkah awal, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengembalikan seluruh warga binaan ke blok tahanan.
Mereka juga meminta evaluasi jajaran petugas termasuk Kalapas, pembangunan pagar pembatas ketat, serta perobohan bangunan liar di area lapas.
"Beberapa rekomendasi cepat kami sudah kami sampaikan, terutama mengembalikan warga binaan yang berada di luar kembali ke blok tahanan, kemudian menindak petugas-petugas itu, melakukan evaluasi kepada petugas lapasnya termasuk Kalapas-nya, dan juga merobohkan bangunan yang ada yang tidak seharusnya ada di lapas," ujar Syafrida.
Hasil investigasi serta evaluasi regulasi, sarana prasarana, SDM, dan pengawasan internal akan diserahkan secara resmi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
