Kementerian Sosial bersama Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyiapkan lebih dari 4.000 ketua Rukun Tetangga sebagai Agen Perlindungan Sosial.
Program ini bertujuan mendampingi warga mengakses layanan digital pendaftaran dan pembaruan data bantuan sosial.
Inisiatif tersebut diluncurkan melalui Gerakan Peduli Tetangga untuk membantu warga yang mengalami kendala teknologi.
Langkah ini diambil karena proses pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat masih menghadapi hambatan teknis di lapangan.
Sebagian warga belum memiliki ponsel pintar, belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, atau khawatir salah memasukkan data saat mendaftar mandiri.
Pendekatan Berbasis Komunitas
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan skema penugasan agen dirancang untuk menjangkau lingkungan terdekat warga terlebih dahulu sebelum diperluas.
"Tugasnya agen itu adalah membantu orang lain. Nah, membantu itu diharapkan bukan orang jauh, tapi tetangganya dulu," kata Gus Ipul.
Ia menyampaikan pendekatan berbasis komunitas menjadi alasan utama pembentukan gerakan di tingkat lingkungan terkecil.
"Maka itu namanya Gerakan Peduli Tetangga. Karena namanya juga tetangga, kan dimulai dari RT masing-masing dulu," ujarnya.
Proses pendampingan diprioritaskan bagi warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital dan memiliki kecakapan teknologi.
Pelaksanaan program diawali dari Jakarta Pusat dan akan dimatangkan melalui bimbingan teknis untuk aparat kecamatan, kelurahan, hingga pendamping sosial di 44 kelurahan.
Gus Ipul menambahkan edukasi menyeluruh kepada ketua RT menjadi syarat mutlak sebelum program dideklarasikan.
"Setelah selesai semua RT diajarin, baru deklarasi. Jadi sudah paham dulu," kata Gus Ipul.
Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyambut baik inisiatif tersebut karena kelurahan kerap menjadi sasaran aduan masyarakat terkait kendala pendataan bansos.
"Lurah-lurah ini adalah garda terdepan pelayanan pemerintah yang sering kali menerima keluhan warga masyarakat," kata Arifin.
Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengusulkan tahapan sosialisasi bagi ketua RT dijalankan berjenjang di setiap wilayah agar pemahaman tugas terserap optimal.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan menjelaskan Agen Perlinsos juga memfasilitasi warga yang ingin mengajukan sanggahan atas ketidaksesuaian data kesejahteraan.
"Jadi sekaligus instrumen untuk memperbaiki, memutakhirkan data," ujarnya.
Pendampingan dilakukan melalui tatap muka langsung karena pendaftaran bansos membutuhkan verifikasi biometrik.
Hasil sementara dapat dipantau melalui sistem, namun penetapan akhir penerima tetap melalui mekanisme verifikasi dan validasi.
Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan perluasan jaringan Agen Perlinsos dengan kebutuhan sekitar 24 ribu personel.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah memberdayakan kader Dasawisma yang saat ini berjumlah 76 ribu orang.
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Sugih Ilman mengonfirmasi kesiapan pemanfaatan potensi kader daerah tersebut.
"Begitu ada target bahwa DKI Jakarta perlu 24 ribu Agen Perlinsos, kami akan menggunakan Dasawisma. Dasawisma itu ada 76 ribu," kata Sugih.
Pemprov DKI saat ini sedang menyusun regulasi tata kerja, pelatihan calon agen, serta percepatan kepemilikan IKD.
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin mengusulkan pelibatan unsur sekolah, petugas kesehatan, dan integrasi sistem data antara pusat dan daerah.
"Dan hasil padanan dari kita langsung ditransfer juga ke Kemensos," kata Iqbal.
