Kontroversi yang menyelimuti thriller sejarah "The Assassin(s)" menjadi contoh terbaru bagaimana film Korea yang mengangkat sejarah modern negara itu bisa memicu perdebatan jauh melampaui layar bioskop.
Dari kediktatoran militer dan pembunuhan politik hingga operasi Perang Dingin, para sineas berulang kali menghadapi perselisihan soal sejauh mana lisensi artistik boleh direntangkan ketika cerita melibatkan orang dan peristiwa nyata.
Reaksi yang muncul beragam, mulai dari tuduhan bias ideologis dan distorsi sejarah hingga upaya hukum untuk menghentikan penayangan film.
Nama asli dan gugatan hukum
Salah satu kasus paling menonjol melibatkan "The President's Last Bang," komedi hitam sutradara Im Sang-soo tahun 2005 tentang pembunuhan Presiden Park Chung-hee oleh kepala intelijennya, Kim Jae-gyu, pada 26 Oktober 1979.
Sebelum dirilis, putra Park, Park Ji-man, mengajukan permohonan injeksi pengadilan untuk memblokir film itu dengan alasan penggambaran ayahnya merusak reputasi.
Berbeda dari banyak film lain yang terinspirasi peristiwa politik aktual, "The President's Last Bang" menggunakan nama asli Park dan tokoh sentral lainnya.
Sengketa hukum lain muncul atas "Silmido" (2003), film blockbuster tentang Unit 684, unit militer rahasia yang dibentuk pada 1968 untuk melatih agen dalam misi membunuh pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Il-sung.
Keluarga anggota unit yang sebenarnya menggugat pembuat film karena menggambarkan mereka sebagai narapidana hukuman mati dan penjahat kekerasan, tetapi Mahkamah Agung pada 2010 memutuskan film itu tidak mencemarkan nama baik.
Awal bulan ini, 23 tahun setelah perilisannya, distributor film merevisi disclaimer pembuka atas permintaan Kementerian Pertahanan untuk menyatakan bahwa sebagian besar anggota unit adalah warga sipil biasa, menyusul seruan keluarga mereka.
Ideologi dan lisensi artistik
Jenis kontroversi berbeda menyelimuti "Ode to My Father" (2014), salah satu film terlaris Korea.
Mengikuti seorang pria melalui episode besar sejarah pascaperang Korea Selatan, termasuk pengiriman orang Korea untuk bekerja di tambang di Jerman Barat dan bertempur dalam Perang Vietnam, film ini dimaksudkan sutradara Yoon Je-kyoon sebagai penghormatan bagi pengorbanan generasi orang tuanya.
Namun film itu menjadi sasaran perselisihan ideologis, dengan kritikus berargumen bahwa fokusnya pada pengorbanan pribadi menutupi otoritarianisme dan represi politik yang menyertai industrialisasi cepat Korea di bawah rezim Park.
Debat itu kemudian memperoleh dimensi politik lain di tengah pengungkapan bahwa pemerintahan konservatif Park Geun-hye, putri Park Chung-hee, berupaya memengaruhi sektor budaya.
Film yang terkait dengan sejarah politik liberal Korea juga memicu debat ideologis.
"The Attorney" (2013) terinspirasi dari karier awal mantan Presiden Roh Moo-hyun sebagai pengacara dan keterlibatannya dalam kasus 1981 di mana mahasiswa, guru, dan lainnya ditahan serta disiksa di bawah pemerintahan penguasa militer Chun Doo-hwan.
Meski film itu memfiksikan tokoh utamanya alih-alih menggunakan nama Roh, perilisannya memicu debat politik panas, dengan reaksi yang sering terbelah sepanjang garis ideologis.
"12.12: The Day" (2023), blockbuster yang menggambarkan kudeta militer yang dipimpin Chun pada 12 Desember 1979, mengambil pendekatan lain terhadap risiko mendramatisasi sejarah terkini.
Film itu menggunakan nama fiktif untuk tokoh-tokoh nyata utamanya: Chun menjadi Jenderal fiktif Chun Doo-gwang, sementara tokoh politik dan militer lain yang mudah dikenali juga diganti namanya.
Sutradara Kim Sung-su mengatakan perubahan itu mencerminkan keputusannya untuk menafsirkan peristiwa aktual melalui fiksi alih-alih mereproduksinya sebagai catatan dokumenter.
Meski demikian, film itu tetap tidak menyisakan keraguan tentang tokoh dan peristiwa sejarah yang menjadi dasar karakter serta ceritanya.
