Jajak pendapat terbaru menjelang pemilihan umum Israel memperlihatkan kebuntuan politik yang ekstrem antara blok pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kubu oposisi yang dipimpin mantan Kepala Staf IDF Gadi Eisenkot.
Survei Channel 13 yang dilansir The Guardian pada Kamis (1/10/2026) merekam proyeksi 52 kursi untuk partai penentang Netanyahu berbanding 51 kursi untuk blok petahana.
Hasil ini menunjukkan kedua belah pihak gagal mencapai mayoritas 61 kursi parlemen (Knesset) yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan baru.
Meskipun Partai Yashar pimpinan Eisenkot unggul di puncak jajak pendapat dengan 22 kursi dibanding Partai Likud milik Netanyahu yang meraih 18 kursi, Eisenkot menolak berkoalisi dengan partai-partai perwakilan warga Palestina di Israel yang diproyeksikan mengamankan 12 kursi.
Kepercayaan Publik Merosot dan Ekonomi Jadi Sorotan
Kondisi politik ini diperparah oleh merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi negara ke level 34 persen pada 2025.
Tragedi 7 Oktober 2023 menjadi beban terberat bagi pemerintah, di mana 68 persen responden Yahudi menjadikannya sebagai faktor penentu arah suara.
Kritik terhadap penanganan keamanan dan penyerangan terhadap jurnalis disampaikan oleh Ilda, seorang pemilik toko di Jalan Jaffa.
"Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus disalahkan," tegas Ilda.
Ilda menyoroti tindakan pemerintah setelah laporan investigasi media mencuat ke publik.
"Setelah jurnalis mengungkap apa yang terjadi, lihat apa yang mereka lakukan: mereka menyerang jurnalis alih-alih mengambil tanggung jawab," paparnya.
Selain isu keamanan, lonjakan harga makanan segar hingga 9,5 persen dalam dua tahun terakhir memicu kemarahan warga terkait krisis ekonomi akibat perang.
"Saya akan memilih siapa saja kecuali perdana menteri 7 Oktober," ucap Turgeman, seorang warga di Jaffa.
Turgeman menekankan perlunya pimpinan negara yang memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.
"Kita butuh perdana menteri yang normal, seseorang yang juga peduli dengan ekonomi dan harga-harga yang melonjak akibat perang," kata Turgeman.
Di sisi lain, tekanan terhadap Netanyahu meningkat setelah Mahkamah Agung pada 2024 menghapus pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks (Haredi), yang memicu gelombang protes keras dari komunitas tersebut.
"Semua pilihan dalam pemilu ini adalah sampah, tetapi saya pikir saya akan memilih Eisenkot," ungkap Pinchas, seorang mahasiswa ultra-Ortodoks.
Langkah oposisi juga menghadapi kendala setelah Komite Pemilihan Pusat memungut suara untuk melarang dua partai utama Palestina, Ra'am dan Joint List, berpartisipasi dalam pemilu atas tuduhan dari partai sayap kanan Otzma Yehudit.
Kasus pelarangan ini kini tengah ditangani oleh Mahkamah Agung.
"Pemilu ini adalah tentang kekuatan kita sebagai komunitas Arab dan kemampuan kita untuk memiliki suara politik yang berpengaruh," kata Amir, seorang warga Arab Israel asal Mashhad.
Amir menambahkan bahwa perwakilan politik yang kuat sangat diperlukan untuk memperjuangkan kesetaraan dan kepentingan komunitasnya.
"Kita butuh perwakilan Arab yang kuat dan bersatu pada isu kesetaraan, diskriminasi, dan perjuangan Palestina, sambil bekerja sama ketika itu menguntungkan komunitas kita," kata Amir.
