Gadi Eisenkot menyatakan akan berupaya membentuk pemerintahan baru Israel dan menghindari pemilu ulang, setelah tidak ada satu pun blok politik yang meraih mayoritas dalam pemilu pekan lalu.
Pernyataan itu disampaikan Eisenkot pada Minggu, 1 November 2026, ketika proses pembentukan pemerintahan masih menemui jalan buntu. Hasil penghitungan yang diumumkan petugas pemilu pada Jumat pagi menunjukkan blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meraih 53 dari 120 kursi Knesset, kubu oposisi yang dipimpin Eisenkot meraih 48 kursi, dan partai-partai Arab meraih 19 kursi. Untuk membentuk pemerintahan, dibutuhkan mayoritas 61 kursi.
Dengan angka tersebut, tidak ada blok yang bisa membentuk pemerintahan sendirian. Eisenkot pun menyatakan akan berkoordinasi dengan partai-partai lain untuk memperluas kerja sama, agar pemilu ulang dapat dicegah.
Syarat prinsip yang diajukan Eisenkot
Eisenkot menetapkan sejumlah prinsip sebagai syarat bagi calon mitra koalisi. Mitra koalisi harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter, serta berkomitmen pada nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel, termasuk wajib militer dan dinas nasional bagi semua warga. Selain itu, mereka harus mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.
Berdasarkan prinsip-prinsip itu, Eisenkot menargetkan pembentukan pemerintahan Zionis yang luas dan berkomitmen pada kepentingan nasional. Ia menyatakan, pintu masuk ke pemerintahan yang ia bentuk terbuka bagi pejabat terpilih mana pun yang menerima prinsip tersebut dan siap menjalankan tugasnya.
Tuduhan pemilu dicuri yang belum terverifikasi
Sementara itu, Partai Likud pimpinan Netanyahu menuduh pemilu telah dicuri dan menyebarkan dugaan campur tangan asing. Ketua Komite Pemilu Israel, Hakim Mahkamah Agung Noam Sohlberg, menyatakan telah menerima laporan mengenai dugaan serius campur tangan pihak asing, tetapi ia menyatakan tidak dapat memverifikasi klaim tersebut dan meminta badan keamanan Shin Bet untuk menyelidikinya.
Pejabat Komite Pemilu, Dean Livne, menegaskan bahwa penyelidikan itu tidak memengaruhi hasil akhir yang akan diserahkan kepada presiden dan tidak menyangkut kelompok masyarakat tertentu. Sejumlah anggota Likud dikabarkan menuding Qatar berada di balik dugaan campur tangan itu, tetapi pemerintah Qatar segera membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya konyol dan berbahaya. Semua tuduhan ini masih berstatus klaim yang belum terbukti.
Warga Palestina menyambut dengan skeptis
Di sisi lain, warga Palestina menyambut hasil pemilu Israel dengan skeptis. Huda Al Houli, pengungsi yang tinggal di Khan Younis, Gaza, mengaku khawatir pemilu tersebut justru menghasilkan pemimpin yang lebih buruk daripada Netanyahu. Ahmed Awad, warga Ramallah berusia 67 tahun, meragukan pergantian politisi akan menghasilkan perubahan mendasar dalam kebijakan terhadap konflik Palestina-Israel.
Harapan yang berbeda disampaikan Abdallah Abu Rahma, warga Tepi Barat berusia 54 tahun, yang berharap oposisi Israel memenangkan pemilu dan mengubah kebijakan, terutama terkait operasi militer di wilayah Palestina. Peneliti Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), Beth Oppenheim, menilai pemerintahan yang dipimpin Eisenkot berpotensi membatasi pengaruh kelompok sayap kanan pendukung perluasan permukiman, tetapi ia mengingatkan agar warga Palestina tidak menaruh harapan terlalu tinggi, karena pergantian pemerintahan tidak otomatis membawa perubahan besar menuju perdamaian maupun prospek pembentukan negara Palestina.
