Pemerintah mengambil alih kendali langsung impor bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) nasional, mengakhiri peran perusahaan perantara yang selama ini berada di rantai pengadaan energi.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan perubahan itu dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada akhir Oktober 2026. Menurut Bahlil, lebih dari 30 perusahaan cangkang selama ini ikut terlibat dalam pengadaan impor energi, dan skema baru dirancang agar keterlibatan semacam itu tidak lagi terjadi.
Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026. Aturan tersebut mengalihkan mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari pola business-to-business (B2B) yang dijalankan Pertamina menjadi pola government-to-government (G2G) dan government-to-business (G2B), dengan Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas sebagai pelaksana.
Negara berada di posisi terdepan
Bahlil menegaskan, dalam skema baru pemerintah berada di depan dalam negosiasi pengadaan energi lintas negara. Pemerintah akan langsung melakukan lobi dan kesepakatan dengan negara pemilik sumber energi, termasuk untuk pembelian LPG, dengan Amerika Serikat disebut sebagai salah satu contoh negara produsen.
Perubahan ini menyasar kebutuhan energi nasional dan penugasan negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengadaan melalui BLU Lemigas, menurut penjelasan Bahlil, khusus diperuntukkan bagi kepentingan tersebut, bukan untuk perdagangan energi secara umum.
Masih dalam masa transisi
Meski payung hukum sudah terbit, pelaksanaan skema baru belum berjalan penuh. Pemerintah masih berada dalam tahap transisi dan konsolidasi internal dengan PT Pertamina sebelum mekanisme ini diimplementasikan secara menyeluruh.
Ketika ditanya apakah Lemigas sudah merealisasikan impor energi pada bulan berjalan, Bahlil memberi isyarat bahwa kegiatan itu belum berlangsung. Ia menyebut prosesnya masih dalam masa transisi untuk membenahi sistem agar berjalan lebih baik.
Dengan demikian, klaim soal harga BBM yang bisa lebih murah masih sebatas harapan dari perubahan tata kelola, bukan hasil yang sudah terbukti. Yang sudah pasti berubah adalah arsitektur pengadaannya: dari transaksi antarbadan usaha menjadi pengadaan yang dikendalikan langsung oleh negara.
