Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menata kebijakan impor guna melindungi keberlangsungan dan investasi industri manufaktur nasional.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyoroti pentingnya penataan tersebut agar tetap memihak produsen dalam negeri.
Ia menilai langkah ini krusial untuk mencegah tekanan terhadap industri lokal akibat izin impor yang terlalu terbuka.
Pembatasan Izin Impor untuk Cegah Tekanan
Sarmuji menjelaskan bahwa penetapan izin impor tanpa pembatasan memicu ancaman serius bagi kelangsungan produsen domestik pada sektor-sektor tertentu.
"Misalnya, kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu.
Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dengan banyak stakeholder," kata Sarmuji.
Penataan sektor impor menjadi sangat krusial di tengah pesatnya ekspansi manufaktur otomotif nasional, termasuk dorongan produksi kendaraan listrik dan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Langkah ini memetakan berbagai masalah daya saing setelah rapat internal jajaran Kemenperin.
Sarmuji menegaskan bahwa Kemenperin siap mengambil peran strategis sebagai akselerator pertumbuhan sektor industri nasional.
"Keberadaan Kementerian Perindustrian harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan Kemenperin.
Kita harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat," ucap Sarmuji.
Akselerasi manufaktur dipandang sebagai pilar utama pembuka lapangan kerja massal sekaligus pendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar," kata Sarmuji.
Seluruh jajaran Kemenperin kini diinstruksikan mengidentifikasi hambatan di setiap subsektor sebagai dasar perumusan kebijakan arus impor yang tepat sasaran.
