Kementerian Perindustrian menargetkan pengajuan insentif untuk mobil hybrid pada 2026.
Namun, besaran bantuan dan jadwal penerapannya belum ditetapkan karena pembahasan teknis masih berlangsung.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah telah memulai pembahasan teknis dengan kementerian terkait.
Ia menegaskan nilai insentif yang akan diusulkan masih dalam proses kajian.
Skema Dukungan Hybrid Belum Diputuskan
Sarmuji menjelaskan dukungan bagi kendaraan hybrid tidak harus sama dengan insentif kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV.
Pemerintah masih membahas skema yang dapat diterapkan untuk masing-masing teknologi kendaraan.
Menurutnya, industri juga tidak meminta insentif yang setara dengan BEV, tetapi berharap tetap ada dukungan.
Selain mengkaji insentif hybrid, pemerintah tetap mendorong produsen mempercepat pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia.
Kebijakan dukungan untuk hybrid diharapkan membantu meningkatkan minat masyarakat membeli mobil baru.
Sarmuji menyoroti tingkat kepemilikan mobil di Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga.
Data yang disampaikannya menunjukkan kepemilikan mobil sekitar 99 unit per 1.000 penduduk.
Angka itu berada di bawah Malaysia sekitar 490 unit dan Thailand sekitar 275 unit per 1.000 penduduk.
Perbandingan tersebut menjadi bagian dari penilaian pemerintah terhadap potensi pertumbuhan pasar otomotif domestik.
Sarmuji juga mengacu pada data perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan pasar Toyota sebesar 15 persen.
Ia menilai angka itu sebagai salah satu sinyal positif bagi industri otomotif nasional.
Menurut Sarmuji, industri mulai tumbuh dan menuju kebangkitan.
Jika terus dipacu, Indonesia memiliki peluang besar melakukan reindustrialisasi.
Ia menambahkan narasi deindustrialisasi sudah tidak lagi mencerminkan seluruh perkembangan positif yang berlangsung.
