Hakim dan pejabat yudisial Hong Kong direkomendasikan menerima kenaikan gaji 2 persen untuk tahun anggaran ini. Rekomendasi ini muncul setelah pembekuan gaji pada tahun sebelumnya.
Kenaikan ini mencakup hakim serta magistrat, koroner, panitera pengadilan, dan pejabat di Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Gugatan Kecil, serta Pengadilan Persaingan Usaha.
Beban Perkara dan Dampaknya
Komite Tetap Gaji dan Kondisi Kerja Yudisial menyatakan tidak melihat perubahan besar dalam tanggung jawab dan kondisi kerja para hakim serta pejabat yudisial.
Namun, laporan mencatat beban perkara pidana yang berat bertambah dengan meningkatnya jumlah perkara kompleks terkait unjuk rasa dan kerusuhan 2019 serta undang-undang keamanan nasional.
Laporan menyebut peradilan diwajibkan oleh keadaan untuk memprioritaskan perkara-perkara tersebut. Akibatnya, kemajuan perkara lainnya tidak terhindarkan terdampak.
Dampak terhadap perkara lain diperkirakan berkurang dalam beberapa tahun mendatang. Pengadilan juga menghadapi arus masuk berkelanjutan permohonan peninjauan yudisial terkait klaim non-refoulement yang diajukan pencari suaka.
Meski demikian, peradilan memperkirakan dampak tersebut akan berkurang dalam beberapa tahun ke depan.
Mekanisme tinjauan tahunan gaji hakim dan pejabat yudisial saat ini berlaku sejak 2008.
Gaji tidak disesuaikan pada 2009 dan 2010 saat krisis keuangan global, pada 2020 dan 2021 selama pandemi Covid-19, serta tahun lalu ketika Hong Kong mencatat defisit anggaran untuk tahun ketiga berturut-turut.
Di luar lima tahun tanpa penyesuaian tersebut, kenaikan 2 persen tahun ini menjadi yang terkecil sejak mekanisme itu dimulai.
Kenaikan sebelumnya berkisar 2,5 persen pada 2022 hingga hampir 7 persen pada 2014.
Pemerintah Hong Kong mengumumkan pada April bahwa tahun anggaran yang berakhir pada Maret menghasilkan surplus HK$11,2 miliar.
Angka itu jauh di atas proyeksi awal sebesar HK$2,9 miliar dalam pidato anggaran pada Februari.
