PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) mencatat 349,31 juta pengguna Commuter Line sepanjang 2025.
Angka itu melanjutkan tren pertumbuhan dua tahun sebelumnya, sekaligus menegaskan peran kereta komuter dalam mobilitas warga Jabodetabek.
Layanan ini menawarkan perjalanan yang lebih terukur, biaya terjangkau, dan emisi lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi.
Kebutuhan transportasi efisien kian penting karena penduduk kawasan metropolitan memiliki intensitas perjalanan tinggi ke tempat kerja, lembaga pendidikan, dan pusat layanan publik.
Pertumbuhan pengguna tiga tahun terakhir
Data penggunaan Commuter Line menunjukkan kenaikan berkelanjutan pada periode 2023–2025.
Pada 2023, volume pengguna tercatat 290,89 juta orang, lalu bertambah menjadi 328,15 juta orang pada 2024.
Kenaikan pada 2024 mencapai 12,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan berlanjut pada 2025 ketika jumlah pengguna mencapai 349,31 juta orang, atau meningkat 6,45 persen dari pencapaian 2024.
Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menjelaskan bahwa keteraturan operasional membantu masyarakat menyusun rencana perjalanan.
Pengoperasian kereta mengikuti Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka), dengan frekuensi perjalanan yang teratur untuk mendukung kepastian waktu tempuh.
“Hal ini membantu pengguna Commuter Line dari kalangan pekerja, pelajar, dan pengguna harian dalam merencanakan jadwal aktivitas secara lebih terukur dan efisien,” jelas Karina dalam rilis pers yang diterima Kompas.
com, Rabu (21/10/2026).
Selain keteraturan jadwal, keterjangkauan ongkos menjadi alasan penting bagi masyarakat menggunakan kereta komuter.
Dukungan skema public service obligation (PSO) dari pemerintah membantu menjaga tarif Commuter Line tetap terjangkau bagi pengguna.
Menurut Karina, biaya perjalanan yang lebih rendah dapat membantu masyarakat mengendalikan pengeluaran transportasi sehari-hari dibandingkan ketika menggunakan kendaraan pribadi.
Keunggulan lain terletak pada jalur operasional kereta yang terpisah dari jalan raya.
Kondisi tersebut memungkinkan perjalanan Commuter Line tidak terhambat kemacetan kendaraan, termasuk pada periode sibuk ketika arus lalu lintas perkotaan meningkat.
Karina menjelaskan bahwa kemacetan tidak hanya memengaruhi kelancaran perjalanan, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan energi, produktivitas, dan pengeluaran masyarakat.
“Masalah kemacetan sendiri, dari berbagai penelitian disebutkan bahwa masalah tersebut berdampak pada pemborosan energi, penurunan produktivitas, hingga berdampak pada pengeluaran penduduk lebih besar.
Keberadaan Commuter Line menjadi bagian yang menjawab masalah tersebut,” ucap Karina.
Manfaat Commuter Line juga berkaitan dengan upaya mengurangi polusi udara dan emisi karbon di kawasan metropolitan.
Layanan ini menggunakan rangkaian kereta listrik atau Electric Multiple Unit (EMU), yang menjadi alternatif transportasi agar masyarakat tidak selalu bergantung pada kendaraan pribadi.
Berdasarkan perhitungan emisi yang disampaikan KAI Commuter, penggunaan kereta komuter menghasilkan sekitar 19–41 gram karbon dioksida (CO₂) per orang per kilometer.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan emisi mobil pribadi maupun sepeda motor dalam perhitungan yang sama.
Sebagai pembanding, mobil pribadi menghasilkan sekitar 170–192 gram CO₂ per orang per kilometer.
Sementara itu, sepeda motor mencatat emisi sebesar 90–110 gram CO₂ per orang per kilometer.
Perbandingan tersebut memperlihatkan perbedaan emisi per penumpang untuk setiap kilometer perjalanan berdasarkan data yang dipaparkan KAI Commuter.
KAI Commuter menyatakan akan terus meningkatkan mutu operasional untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat yang terus berkembang.
Keandalan layanan, kepastian jadwal, dan keterjangkauan tarif menjadi bagian dari upaya tersebut.
“Oleh karena itu, KAI Commuter berkomitmen untuk terus berinovasi, mulai dari peningkatan keandalan sarana, modernisasi prasarana stasiun, integrasi antarmoda, hingga efisiensi operasional yang berwawasan lingkungan,” ujar Karina.
Pengembangan berikutnya mencakup perluasan aksesibilitas dan peningkatan kemudahan transaksi digital.
Langkah tersebut diarahkan untuk membuat penggunaan transportasi publik semakin mudah dalam menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat.
