Kabupaten Bekasi resmi punya bupati baru. Asep Surya Atmaja, dokter yang berangkat dari Partai Buruh, dilantik untuk memimpin sisa masa jabatan 2025–2030.
Asep Surya Atmaja dilantik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bale Gede, Gedung Pakuan, Bandung, pada Jumat, 23 Oktober 2026. Pengangkatannya berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3282 yang diteken Mendagri Tito Karnavian.
Sebelumnya, Asep menjabat Wakil Bupati Bekasi. Ia naik menjadi bupati definitif setelah Bupati Ade Kuswara Kunang diberhentikan menyusul putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Dari Ruang Praktik ke Kursi Bupati
Asep lahir di Bekasi, 22 September 1976. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN 1 Lemahabang (1983–1989), lalu SMPN 1 Cikarang dan SMAN 1 Lemahabang. Ia kuliah kedokteran di Universitas Trisakti sejak 1995 dan resmi menjadi dokter pada 2004.
Sebagai dokter, ia aktif di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Asklin Kabupaten Bekasi. Ia juga tercatat sebagai Ketua KORMI Kabupaten Bekasi periode 2023–2027.
Karier Politik: Golkar lalu Partai Buruh
Karier politiknya dimulai lewat Partai Golkar: ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada 2019 dari Dapil Bekasi 6, lalu menjabat Ketua Fraksi Golkar dan duduk di Komisi IV. Pada 2024, ia pindah ke Partai Buruh dan maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Ade Kuswara Kunang, diusung koalisi Partai Buruh dan PDIP. Pasangan ini menang dengan 666.494 suara atau 45,68 persen.
Dari sisi harta, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2025 mencatat kekayaan Asep sebesar Rp4.152.942.940. Rinciannya antara lain tanah dan bangunan Rp5,66 miliar, kendaraan Rp957 juta, kas Rp176,4 juta, dengan utang Rp2,64 miliar.
Pesan Dedi Mulyadi
Saat pelantikan, Dedi Mulyadi menekankan layanan dasar kesehatan dan pendidikan: program dokter keluarga hingga ke desa, penguatan puskesmas dan RSUD, serta sekolah gratis bagi warga asli Bekasi sampai jenjang kuliah. Ia juga meminta kas daerah Rp1 triliun dan SILPA Rp1,8 triliun segera dibelanjakan untuk rakyat, memberi sanksi tegas soal kebersihan, dan mengingatkan Asep agar menjadi bupati lapangan, bukan bupati yang hanya berkantor.
