Klaim bahwa Dino Patti Djalal dan Saiful Mujani mengunjungi rumah Duta Besar Singapura dipastikan hoaks. Kedutaan Besar Singapura, Dino, dan Saiful sama-sama membantah kabar yang beredar di media sosial tersebut.
Unggahan yang menyebar di Facebook, salah satunya dari akun Histori Nesia pada 25 Oktober 2026 dan dibagikan ulang akun lain seperti Updatein ID, Senja Soree, dan Warta One, menyebut Dino Patti Djalal dan Saiful Mujani mendatangi rumah Dubes Singapura pada Minggu, 18 Oktober 2026. Narasi itu kemudian ramai dibicarakan warganet.
Kedutaan Besar Singapura merilis pernyataan resmi pada 25 Oktober 2026 yang menegaskan kunjungan tersebut tidak pernah terjadi. Pihak kedutaan menyebut kabar itu sebagai disinformasi dan menyatakan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menanganinya.
Dino: Saat Itu Saya di Perth
Melalui akun Instagram @dinopattidjalal, Dino membantah tegas kabar tersebut. Ia menjelaskan pada waktu yang diklaim, dirinya sedang berada di Perth, Australia, selama tiga hari untuk kegiatan Global Citizen terkait perubahan iklim. Ia baru pulang pada Selasa malam dan selama di sana justru bertemu Presiden Timor-Leste Ramos-Horta.
Dino juga menegaskan dirinya tidak pernah bertemu Saiful Mujani sama sekali, apalagi berkunjung bersama ke rumah Dubes Singapura. Bantahan senada datang dari Saiful Mujani yang, melalui Metro TV, menyatakan tidak pernah berbicara maupun bertemu Dino dan Dubes Singapura di mana pun.
Diduga Terkoordinasi, Akan Dilaporkan
Dino, diplomat karier yang pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri dan mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), telah mengabdi selama 28 tahun dan menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama. Ia menduga penyebaran kabar bohong ini terkoordinasi oleh akun-akun buatan dan merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.
Ia pun berencana melaporkan penyebaran hoaks tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menyampaikan Komisi I DPR menelusuri kabar ini, seraya mengingatkan bahwa kritik adalah hal sah selama disampaikan secara konstruktif.
Masyarakat diimbau tidak mudah percaya dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama yang menyeret nama tokoh publik dan perwakilan negara asing.
