Laporan Sarwendah ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mendapat respons dari kubu Ruben Onsu. Laporan itu diajukan Sarwendah sebagai alat bukti dalam gugatan hak asuh anak, dengan dirinya tercatat sebagai pelapor sekaligus korban yang membutuhkan perlindungan. Pihak Ruben mempertanyakan dasar dari pencatatan tersebut.
Minola Sebayang, pengacara Ruben Onsu, menyampaikan keberatannya atas klaim tersebut. "Korbannya seperti apa? Orang Ruben kok yang enggak pernah bertemu sama anaknya, kok mereka pula yang korban?" ujar Minola, seperti diberitakan detikHot pada Selasa (10/11). Menurut Minola, justru Ruben-lah yang selama ini tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya.
Minola juga menyinggung soal nafkah anak yang selama ini menjadi perdebatan. "Mungkin sebagai korban karena Ruben bukan setop ya, artinya tidak membayarkan dulu biaya pengeluaran untuk kepentingan anak karena enggak pernah disampaikan dan didiskusikan," katanya. Ia menambahkan, "Mungkin itu dianggap korban. Kalau anak, mungkin saja jadi korban, tapi korban karena enggak bertemu dengan ayahnya."
Menurut Minola, Ruben menunggu transparansi dan pertanggungjawaban Sarwendah atas uang bulanan yang disebut mencapai Rp200 juta, serta pengeluaran kartu kredit yang sebagian ditanggung Ruben. "Yang perlu menjadi catatan saya, dalam gugatan hak asuh anak itu kita tunggu hasil audit pertanggungjawaban uang bulanan yang kurang Rp200 juta setiap bulan itu, sama pembayaran kartu kredit yang setengah ditanggung oleh Ruben," ujarnya.
Bukti yang Ditunggu di Persidangan
Minola mempertanyakan bukti penggunaan kartu kredit tersebut. "Mana pembuktian bahwa penggunaan kartu kredit itu memang untuk kepentingan anak di luar yang Rp200 juta itu? Sampai hari ini belum dibuktikan di persidangan," katanya. Ia juga menyinggung klaim audit yang dilakukan sendiri oleh pihak Sarwendah. "Katanya sudah mengaudit diri sendiri juga, mana kok enggak dijadikan bukti dalam ruang persidangan? Jadi enggak usah bicara ke sana kemarilah, enggak usah bicara 'Saya korban, saya ini'. Yang depan-depan aja dibuktikan."
Hal serupa, menurut Minola, berlaku untuk klaim renovasi rumah di Cilandak. Sarwendah disebut menanggung renovasi rumah tersebut hingga Rp20 miliar, namun bukti pengeluaran itu belum juga dihadirkan di persidangan. "Termasuk bukti uang keluar untuk rumah Cilandak, sampai hari ini belum dibuktikan di persidangan. Yang katanya Rp20 miliar lagi dihitung, masa belum selesai-selesai dihitungnya? Padahal itu semua bukti yang kita tunggu," ujar Minola.
Sementara itu, gugatan hak asuh anak masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda penyerahan bukti. Pada sidang pekan lalu, Rabu (4/11), kedua pihak mengaku masih memiliki bukti tambahan dan menunggu persetujuan majelis hakim. Majelis kini fokus memeriksa berkas bukti tertulis melalui e-court.
