Komite Hukum Federasi Futsal Indonesia (FFI) akhirnya angkat bicara terkait wacana penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) yang belakangan berkembang di lingkungan federasi. Pesannya tegas: setiap aspirasi anggota harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah sesuai AD/ART.
Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, mengingatkan bahwa FFI merupakan organisasi independen yang seluruh tata kelolanya mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Aturan tersebut telah disahkan bersama oleh seluruh anggota FFI dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026.
"AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," ujar Deny dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).
Dua Jalur Sah Menyelenggarakan KLB
Deny menjelaskan, KLB merupakan salah satu organ sekaligus mekanisme internal FFI yang pelaksanaannya telah diatur secara jelas dalam AD/ART.
Mengacu pada ART Pasal 31 ayat (2) huruf c, KLB dapat diselenggarakan melalui dua jalur. Pertama, atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif.
Kedua, atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh Anggota FFI yang memiliki hak suara. Anggota yang memiliki hak suara mencakup Asosiasi Futsal Provinsi dan klub futsal profesional yang memenuhi ketentuan AD/ART.
Permintaan penyelenggaraan KLB juga harus disampaikan secara tertulis kepada FFI, ditandatangani pejabat yang berwenang, serta memuat agenda sesuai kewenangan KLB. Selanjutnya, permintaan tersebut akan melalui proses verifikasi oleh FFI.
Hormati Aspirasi, Jaga Koridor Organisasi
Deny menegaskan pihaknya tetap menghormati setiap aspirasi yang disampaikan anggota. Namun, seluruh proses harus berjalan sesuai koridor organisasi agar tidak menimbulkan persoalan baru.
"Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional," tambah Deny.
Dengan penegasan tersebut, Komite Hukum FFI mengingatkan seluruh pihak agar mengedepankan mekanisme organisasi dalam menyikapi dinamika yang berkembang di tubuh federasi futsal nasional.
