Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) resmi dibuka di Antalya, Turki, dengan seruan keras dari sejumlah pemimpin dunia agar respons global terhadap pemanasan global dipercepat.
Para pemimpin menilai krisis iklim telah menghantam negara-negara paling rentan secara tidak proporsional.
Presiden Palau Surangel Whipps Jr. menggambarkan dampak perubahan iklim sebagai ancaman yang lebih buruk daripada bom.
"Kami sedang berperang melawan krisis yang bukan kami ciptakan. Perang yang tidak bisa diakhiri dengan perjanjian damai, hanya dengan tindakan mendesak," ujarnya.
KTT tahunan ini berlangsung setelah setahun penuh dilanda banjir mematikan, gelombang panas, dan bencana lainnya.
Para pemimpin juga menyoroti bahwa konflik geopolitik telah mengalihkan perhatian dari perubahan iklim.
Tiga negara polutan terbesar dunia—China, Amerika Serikat, dan India—yang bersama-sama menyumbang lebih dari separuh emisi karbon dioksida global, tidak hadir dalam KTT COP31.
Ketidakhadiran mereka menyisakan segelintir pemimpin negara dan pejabat PBB untuk mendesak aksi, seiring laporan baru yang memperingatkan melebarnya jurang antara janji iklim dan pemangkasan emisi aktual.
Para ilmuwan memperkirakan pemanasan global kemungkinan melampaui 1,5 derajat Celsius di atas level praindustri.
Membatasi pemanasan pada ambang tersebut merupakan tujuan Perjanjian Paris 2015 dan tetap menjadi fokus negosiasi internasional.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa aksi iklim lebih dari sekadar perdebatan angka atau termometer.
"Kita sedang berjuang untuk hidup kita dan masa depan anak-anak kita," kata Guterres.
Kerangka Negosiasi dan Seruan Keadilan
Guterres memaparkan kerangka negosiasi iklim yang harus memprioritaskan penghentian ketergantungan pada bahan bakar fosil, adaptasi terhadap dunia yang lebih panas, peningkatan dukungan finansial bagi negara miskin, dan kerja sama di atas konflik.
"Kita tidak perlu negara-negara menyetujui segalanya.
Tetapi kita perlu mereka bekerja sama pada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh negara mana pun," ujarnya.
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan bahwa penanganan perubahan iklim telah terbayangi oleh perang, inflasi, dan konflik geopolitik.
Ia berjanji melindungi Amazon, hutan hujan terbesar di dunia, dan mendesak para pemimpin dunia bekerja sama untuk masa depan yang adil dan berkelanjutan.
"Brasil kembali untuk membela kelangsungan planet yang sehat," kata Lula.
Presiden Mikronesia Wesley Simina mengungkapkan negaranya telah mengalami kerugian tak terbalikkan pada terumbu karang yang "melindungi pantai, menopang perikanan, memberi makan keluarga, dan membawa kisah serta tradisi komunitas".
Ia menyebut perubahan iklim sebagai "ancaman terbesar tunggal bagi keamanan, mata pencaharian, dan kesejahteraan masyarakat Pasifik, tetapi mungkin lebih buruk dari yang sudah kita alami adalah apa yang belum datang" seiring suhu terus meningkat.
"Setiap fraksi derajat berarti. Setiap fraksi yang dihindari mengurangi risiko.
Setiap tahun di mana kita dapat memperlambat laju pemanasan memberikan lebih banyak waktu untuk adaptasi dan mengurangi tekanan pada ekosistem yang mendekati batasnya," ujarnya.
"Inilah sebabnya dunia harus bertindak tidak hanya secara mendalam, tetapi juga cepat."
Direktur Jenderal Organisasi Internasional untuk Migrasi Amy Pope menyerukan lebih banyak dana untuk membantu komunitas beradaptasi terhadap perubahan iklim dan membangun ketahanan.
Perubahan iklim telah memindahkan hampir 30 juta orang pada 2025, sementara ratusan juta lainnya tinggal di tempat yang tidak siap menghadapi risiko masa depan, kata Pope kepada The Associated Press di sela-sela KTT.
"Masalah yang gagal dipahami pembuat kebijakan adalah bahwa investasi dalam membangun ketahanan iklim di komunitas rentan ini sebenarnya akan menghemat jutaan dolar dan jutaan nyawa pada akhirnya," ujarnya.
Absennya Pemimpin Negara Polutan Besar
Lebih dari 70 pemimpin dunia dan pejabat senior pemerintah berbicara di KTT ini, tetapi hasil yang bisa dicapai masih belum pasti tanpa kehadiran pemimpin dari negara-negara kunci.
"Sungguh memalukan bahwa hanya satu dari tujuh kepala negara G7 dan hanya segelintir pemimpin G20 yang menghadiri KTT ini," kata Mohamed Adow, direktur Power Shift Africa, sebuah lembaga pemikir iklim dan energi.
"Ekonomi terbesar dunia seharusnya memimpin respons terhadap krisis iklim, bukan menyerahkannya kepada pihak lain."
Amerika Serikat, polutan terbesar kedua dunia setelah China, absen dari pembicaraan untuk tahun kedua berturut-turut.
Presiden Donald Trump, yang menyebut perubahan iklim sebagai hoaks, telah menargetkan proyek angin lepas pantai dan menghapus aturan yang membatasi emisi pembangkit listrik.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen hadir, tetapi banyak pemimpin negara Eropa tidak datang.
"Lebih dari separuh pemimpin tertinggi negara-negara Uni Eropa tidak hadir di KTT para pemimpin," kata Direktur Climate Action Network Europe Chiara Martinelli kepada The Associated Press.
"Jika Eropa ingin membantu mengarahkan transisi global, Eropa perlu hadir dan menjadi bagian dari itu."
Kesenjangan antara rencana iklim negara-negara dan aksi di lapangan semakin melebar, menurut indeks kinerja perubahan iklim tahunan yang diterbitkan Rabu oleh Germanwatch dan New Climate Institute.
"Secara keseluruhan, upaya kolektif saat ini tidak cukup untuk mencegah perubahan iklim katastrofik. Tetapi kami melihat potensi perbaikan yang jelas," kata Jan Burck dari Germanwatch.
Tuan rumah COP31 Turki dan Australia, yang memimpin negosiasi, termasuk di antara negara dengan kinerja terburuk dalam mengekang emisi.
Pembicaraan berlangsung saat perang di Iran telah mendorong kenaikan harga global minyak, bensin, dan produk seperti pupuk dan pestisida, memicu pemerintah memikirkan ulang kebijakan energi dan investasi pada sumber terbarukan seperti angin dan matahari.
Pembicaraan sebelumnya dikritik karena menghasilkan janji yang kemudian tidak dipenuhi.
Delegasi pada konferensi 2023 di Dubai sepakat untuk beralih dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas, pemicu utama perubahan iklim.
Namun konferensi berikutnya di Azerbaijan dan Brasil menghasilkan sedikit kesepakatan tentang cara mengurangi penggunaannya.
Konferensi tahun lalu di Brasil menghasilkan kesepakatan kompromi yang menjanjikan lebih banyak dana untuk membantu negara rentan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
