Hampir sepertiga anggota DPR RI periode 2024–2029 ternyata berpendidikan tertinggi SMA atau sederajat. Data KPU mencatat 191 dari 580 anggota dewan berada di kategori itu — dan sebagian di antaranya menempuh jalur Paket C untuk memenuhi syarat pencalonan.
Paket C adalah program pendidikan kesetaraan nonformal yang setara dengan SMA. Program ini berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 17 Tahun 2010, Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007, serta Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023.
Siapa yang Bisa Ikut Paket C?
Penyelenggara Paket C adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), ditambah platform seTARA daring. Pesertanya bisa berasal dari lulusan Paket B, atau warga berusia minimal 21 tahun yang sudah putus sekolah minimal tiga tahun dan lulus uji kelayakan.
Durasi normal program ini sekitar tiga tahun, dengan jalur akselerasi yang bisa ditempuh sekitar 1,5 tahun. Ijazah yang diterbitkan setara SMA/MA dan sah digunakan untuk kuliah, melamar pekerjaan, maupun memenuhi syarat formal lain, termasuk syarat pencalonan legislatif.
Penjelasan KPU dan Kemendikdasmen
Komisioner KPU Idham Holik membenarkan bahwa sejumlah anggota DPR memang menempuh Paket C untuk memenuhi syarat pencalonan. Data KPU sendiri menunjukkan 191 dari 580 anggota DPR RI 2024–2029, atau 32,9 persen, berpendidikan tertinggi SMA/sederajat.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan ijazah Paket C sah dan diakui secara hukum, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Dengan kata lain, jalur kesetaraan ini adalah jalan resmi yang disediakan negara bagi warga yang tidak sempat menamatkan sekolah formal — termasuk mereka yang akhirnya duduk di parlemen.
