unique visitors counter
⌂ Beranda › News › Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Tembus 29 Ribu Tanda Tangan, Ini Respons KPU
News

Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Tembus 29 Ribu Tanda Tangan, Ini Respons KPU

Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Tembus 29 Ribu Tanda Tangan, Ini Respons KPU
gedung dpr
A A Ukuran Teks16px

Petisi daring yang mendesak keterbukaan ijazah seluruh anggota DPR RI terus menuai dukungan. Hingga Rabu malam, 18 November 2026, petisi di Change.org itu telah ditandatangani hampir 30 ribu orang.

Petisi berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" dibuat oleh warganet bernama Farida Octavia pada 12 November 2026. Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Isinya meminta pimpinan DPR mewajibkan setiap anggota membuka riwayat pendidikan beserta dokumen ijazah, mulai jenjang SMA hingga perguruan tinggi. Petisi juga mendesak KPU dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang secara independen dengan hasil yang bisa diakses publik.

Dukungan terhadap petisi tumbuh cepat. Pada 15 November tercatat 17.789 tanda tangan, lalu naik menjadi 23.056 pada 17 November pukul 18.46 WIB, dan mencapai 29.395 pada 18 November pukul 23.19 WIB.

Latar Belakang Petisi

Desakan ini muncul setelah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR. Sebelumnya, Mahkamah Agung lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan pada 2019.

Selain petisi di Change.org, muncul pula petisi serupa di Petisionline.com berjudul "Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR". Petisi itu telah mengumpulkan 62.555 tanda tangan pada Senin dini hari, 16 November, dari target 100.000.

Respons KPU dan DPR

KPU merespons desakan tersebut. Komisioner KPU Idham Kholik pada Selasa, 17 November, memastikan seluruh 580 anggota DPR RI periode berjalan telah memenuhi syarat pendidikan. Ia menegaskan verifikasi administratif sudah dilakukan sejak tahapan pencalonan Pemilu 2024, merujuk Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan calon anggota legislatif berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Data KPU per pemutakhiran pergantian antarwaktu Desember 2025 mencatat 191 dari 580 anggota DPR berlatar pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut berkas pencalonan anggota dewan tersedia secara terbuka di laman resmi KPU. Hingga Rabu, 18 November, pimpinan DPR belum menyampaikan sikap resmi atas petisi tersebut.

Perlu dicatat, banyaknya tanda tangan pada sebuah petisi bukan bukti telah terjadi pelanggaran atau pemalsuan ijazah. Petisi adalah bentuk aspirasi publik, bukan proses peradilan maupun hasil audit.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru