Siapa Anak dan Istri Irvian Bobby Mahendro? Salah Satu Dari 11 Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 yang Tertangkap KPK, Bukan Orang Sembarangan?

Bobby-Instagram-

Siapa Anak dan Istri Irvian Bobby Mahendro? Salah Satu Dari 11 Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 yang Tertangkap KPK, Bukan Orang Sembarangan?

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengguncang publik. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap jaringan pemerasan terstruktur dalam proses penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang diduga melibatkan sejumlah pejabat negara dan pihak swasta. Dalam operasi senyap yang digelar selama beberapa pekan terakhir, KPK telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka, termasuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga menjadi otak dari praktik ilegal ini: Irvian Bobby Mahendro (IBM).

Nama Irvian Bobby Mahendro kini menjadi sorotan tajam di berbagai media sosial dan media nasional. Bukan hanya karena posisinya yang strategis di Kemnaker, tetapi juga karena jumlah uang yang diduga mengalir ke rekening pribadinya—mencapai Rp69 miliar dalam rentang waktu lima tahun. Skandal ini membuka borok sistem birokrasi yang rentan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, sekaligus memicu pertanyaan besar dari masyarakat: Siapa sebenarnya Irvian Bobby Mahendro? Anak siapa dia? Dan kader partai politik mana yang dia bela?

Dugaan Aliran Dana Rp69 Miliar dan Modus Pemerasan Terstruktur
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8), Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa Irvian Bobby Mahendro, yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 sejak 2022 hingga 2025, diduga menjadi aktor utama dalam jaringan pemerasan sertifikat K3.

"Sepanjang 2019 hingga 2024, Irvian Bobby Mahendro (IBM) diduga menerima aliran dana sebesar Rp69 miliar melalui sejumlah perantara," tegas Setyo di hadapan awak media.

Dana tersebut berasal dari pungutan liar yang dilakukan secara sistematis terhadap perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi K3. Perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat ini—yang wajib dimiliki oleh industri berisiko tinggi—dipaksa membayar sejumlah uang di luar jalur resmi, dengan dalih mempercepat proses administrasi.

Total kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp81 miliar, angka yang sangat fantastis untuk kasus pemerasan di sektor ketenagakerjaan. Uang hasil pungutan liar itu tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga diduga dialirkan ke sejumlah pihak yang turut terlibat dalam jaringan korupsi ini.

Gaya Hidup Mewah dan Penggunaan Dana Ilegal
KPK menduga, sebagian besar dana yang diterima Irvian Bobby Mahendro digunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Mulai dari pembayaran uang muka rumah mewah, pembelian mobil premium, hingga pengeluaran untuk hiburan dan perjalanan pribadi.

"Ada indikasi kuat bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembelian aset, hiburan, dan setoran tunai kepada pihak-pihak tertentu," lanjut Setyo.

KPK juga tengah mendalami aliran dana melalui rekening pihak ketiga, termasuk keluarga dan kerabat dekat tersangka, untuk memastikan tidak ada upaya pencucian uang atau penyembunyian aset.

Irvian Bobby Mahendro: Anak Siapa dan Kader Partai Apa?
Di tengah sorotan luas terhadap kasus ini, publik mulai mempertanyakan latar belakang Irvian Bobby Mahendro. Siapa orang tuanya? Apakah ia memiliki koneksi politik atau berasal dari keluarga elite? Dan yang paling sering dicari di mesin pencari: kader partai apa yang dia bela?

Hingga kini, KPK belum merilis informasi resmi mengenai afiliasi politik atau latar belakang keluarga Irvian. Namun, spekulasi di kalangan publik terus berkembang. Beberapa akun media sosial mulai menyebut-nyebut kemungkinan keterkaitan Irvian dengan sejumlah partai politik besar, terutama karena posisinya yang cukup strategis di lingkungan Kemnaker.

Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada bukti konkret yang mengaitkan Irvian secara langsung dengan partai politik tertentu. KPK menegaskan bahwa penanganan kasus ini bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh faktor politik.

Skandal K3: Ancaman Serius bagi Integritas Sistem Birokrasi
Kasus ini bukan sekadar soal korupsi uang, tetapi juga tentang penyalahgunaan wewenang di bidang yang sangat krusial: keselamatan dan kesehatan kerja. Sertifikat K3 adalah standar wajib yang harus dipenuhi perusahaan untuk memastikan kondisi kerja aman, bebas dari risiko kecelakaan, dan melindungi hak pekerja.

Dengan adanya praktik pemerasan, ada kekhawatiran bahwa sertifikasi K3 bisa diperoleh tanpa melalui prosedur yang benar. Artinya, perusahaan yang seharusnya belum layak bisa mendapatkan sertifikat hanya karena membayar uang tambahan—membahayakan nyawa ribuan pekerja.

"Ini bukan hanya soal uang, tapi soal nyawa manusia," tegas Setyo Budiyanto. "Jika proses sertifikasi dikorupsi, maka standar keselamatan kerja bisa diabaikan. Ini ancaman serius bagi dunia ketenagakerjaan."

11 Tersangka Ditangkap, Penyidikan Masih Berlanjut
Selain Irvian Bobby Mahendro, KPK telah menetapkan 10 tersangka lainnya, termasuk pegawai Kemnaker, pihak swasta, dan perantara yang diduga turut mengatur aliran dana. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen keuangan, rekening koran, dan aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Penyidik saat ini terus mendalami aliran dana dan kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk pejabat tinggi di Kemnaker.

Respons Publik dan Tuntutan Reformasi Birokrasi
Skandal ini memicu gelombang kemarahan di kalangan masyarakat, terutama dari kalangan buruh dan aktivis anti-korupsi. Mereka menuntut agar KPK tidak hanya mengusut pelaku di level pelaksana, tetapi juga membongkar siapa aktor intelektual di balik skandal ini.

"Bukan hanya Irvian yang harus bertanggung jawab. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerbitan sertifikat K3. Jangan sampai korupsi seperti ini terus berulang," ujar Rudi, koordinator serikat pekerja dari Federasi Buruh Indonesia, dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK.

Masyarakat juga mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi di Kemnaker, termasuk digitalisasi proses perizinan dan penerbitan sertifikat, agar transparan dan minim intervensi.

Baca juga: Profil Tampang Nurminah Korban yang Tewas Dibunuh dan Dicor Pacarnya Sendiri di Septic Tank, Lengkap: Umur, Agama dan Akun IG