Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan pembayaran tunjangan bagi aparatur negara. Aturan tersebut juga memastikan tambahan penghasilan bagi pensiunan pegawai negeri sipil pada tahun ini.

Setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya yang telah dilakukan pada Maret 2026, pemerintah menjadwalkan penyaluran gaji ke-13 bagi pensiunan PNS mulai Juni 2026.

Regulasi Baru Pembayaran Tunjangan Aparatur

PMK Nomor 13 Tahun 2026 mengatur mekanisme pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan.

Tambahan penghasilan tersebut diberikan di luar gaji pensiun bulanan yang selama ini diterima secara rutin.

Pemerintah memastikan bahwa seluruh pembayaran tunjangan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penghitungan Menggunakan Sistem Aplikasi


Regulasi tersebut juga menekankan penggunaan sistem digital dalam proses penghitungan gaji dan tunjangan.

Setiap satuan kerja diwajibkan menggunakan aplikasi gaji berbasis web untuk melakukan perhitungan nominal pembayaran.

Jika sistem berbasis web mengalami kendala teknis, satuan kerja dapat menggunakan aplikasi desktop dengan melampirkan data pendukung sebagai cadangan administrasi.

Penyaluran dana kemudian dilakukan langsung ke rekening penerima untuk menjaga transparansi dan meminimalkan kesalahan administrasi.

Penyaluran Melalui Taspen dan Asabri

Untuk pembayaran kepada pensiunan, pemerintah menunjuk dua badan usaha milik negara sebagai penyalur dana.

Pembayaran bagi pensiunan pegawai negeri sipil dilakukan melalui PT Taspen.

Sementara itu, pensiunan prajurit TNI dan anggota Polri menerima pembayaran melalui PT Asabri.

Kedua lembaga tersebut diwajibkan mengajukan tagihan pembayaran kepada kuasa pengguna anggaran paling lambat satu hari kerja sebelum tanggal pencairan.

Jadwal Pencairan Gaji ke-13

Berdasarkan ketentuan dalam PMK tersebut, gaji ke-13 bagi pensiunan PNS dijadwalkan mulai dibayarkan pada Juni 2026.