Pemerintah China mulai menjalankan aturan yang secara langsung menyasar perusahaan yang mengikuti sanksi asing, terutama dari Amerika Serikat. Kebijakan ini menandai sikap yang lebih tegas dalam menghadapi tekanan ekonomi dari luar negeri.
Dalam ketentuan tersebut, kepatuhan terhadap sanksi asing yang ditolak Beijing dapat dianggap melanggar hukum domestik. Artinya, perusahaan yang memilih mengikuti kebijakan negara lain berpotensi dikenai tindakan oleh otoritas China.
Instrumen Hukum untuk Melawan Sanksi
Aturan ini berakar dari undang-undang anti-sanksi yang diperkenalkan pada 2021 dan diperbarui pada April 2026. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai langkah balasan.
Bentuknya bisa berupa pembatasan perdagangan, larangan investasi, hingga pembatasan mobilitas individu atau entitas yang dianggap mematuhi sanksi asing.
Dalam praktiknya, otoritas perdagangan China bahkan telah menginstruksikan perusahaan agar tidak mengikuti sanksi terhadap sejumlah kilang minyak dalam negeri yang masuk daftar hitam AS. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Perusahaan Terjebak Dua Aturan
Situasi ini memunculkan dilema bagi pelaku usaha global. Perusahaan yang beroperasi lintas negara harus memilih antara mematuhi hukum China atau mengikuti aturan negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Jika mengikuti sanksi asing, mereka berisiko terkena hukuman di China. Namun jika mengabaikannya, konsekuensi hukum juga bisa muncul di negara asal atau wilayah operasi lain.
Sejumlah otoritas perdagangan luar negeri sebelumnya telah memperingatkan risiko tersebut, terutama bagi perusahaan yang memiliki bisnis besar di China.
Konteks Ketegangan Dagang
Penerapan aturan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global. China menilai sanksi sepihak yang diterapkan negara lain sebagai bentuk yurisdiksi lintas batas yang tidak sah.
Pemerintah China juga menegaskan langkah tersebut sebagai upaya melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga aktivitas perdagangan yang dianggap sah.
Kebijakan ini muncul menjelang agenda pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin kedua negara, menandakan isu perdagangan tetap menjadi titik sensitif dalam hubungan China dan Amerika Serikat.
Masih Ada Ruang Pengecualian
Meski tegas, aturan tersebut tetap membuka peluang bagi perusahaan untuk mengajukan pengecualian. Mekanisme ini memungkinkan pelaku usaha tertentu menghindari sanksi jika memiliki kepentingan bisnis besar di luar China.
Namun, keputusan tetap berada di tangan regulator, sehingga perusahaan tetap harus mempertimbangkan risiko hukum di berbagai yurisdiksi sebelum mengambil langkah.
