Kementerian Keamanan Publik China pada Senin, 18 Mei 2026, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas penggunaan ilegal sistem kendali penerbangan drone.
Langkah ini diikuti dengan merilis 10 kasus tipikal pelanggaran yang melibatkan modifikasi ilegal.
>>> Kemkomdigi Kaji Wajibkan Nomor Ponsel untuk Registrasi Akun Medsos
Dalam sejumlah kasus, individu menggunakan cara teknis untuk membantu pihak lain menerobos pembatasan drone, seperti batas ketinggian dan zona larangan terbang.
Mereka juga memodifikasi parameter muatan bawaan pabrik untuk menerbangkan drone tanpa izin demi keuntungan ilegal.
Kementerian memperingatkan bahwa tindakan semacam itu menimbulkan risiko terhadap keamanan publik dan nasional.
Seluruh tersangka dalam 10 kasus tersebut telah dikenai tindakan wajib hukum oleh kepolisian, dan penyelidikan masih berlangsung.
Seorang pejabat kementerian menyatakan bahwa menyediakan layanan pribadi untuk menghapus pembatasan zona larangan terbang dan batas ketinggian bagi pemilik drone dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
>>> "Salmokji: Whispering Water" Cetak Rekor Film Horor Korea Terlaris Sepanjang Masa
Kepolisian akan terus menindak aksi serupa sesuai hukum.
Para ahli mengingatkan bahwa drone yang pembatasan ketinggiannya dihapus bisa memasuki jalur penerbangan sipil dan berpotensi menyebabkan tabrakan dengan konsekuensi serius.
Drone yang pembatasan geografisnya dinonaktifkan juga bisa memasuki area terlarang, seperti zona kendali militer, sehingga berisiko membocorkan rahasia negara.
Selain itu, drone dengan parameter performa yang dimodifikasi lebih rentan kehilangan kendali dan jatuh saat terbang, mengancam nyawa dan harta benda.
Para ahli juga memperingatkan bahwa drone yang dimodifikasi secara ilegal lebih rentan kehilangan kendali dan jatuh saat terbang, sehingga menimbulkan ancaman langsung terhadap nyawa dan harta benda.
>>> 3 Alasan Menantikan Film Komedi "Wild Sing" yang Segera Tayang
Kementerian Keamanan Publik menegaskan akan terus menindak aksi semacam itu sesuai hukum.
