Edukasi perkoperasian perlu dilakukan secara berkala. Tujuannya agar anggota memahami manfaat koperasi dan memiliki loyalitas terhadap usaha bersama.
Pemerintah sebelumnya menargetkan pembentukan 80 ribu KDMP secara bertahap di seluruh Indonesia. Program ini sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa dan distribusi pangan nasional.
Pada tahap awal, pemerintah telah meresmikan operasional 1.061 KDMP. Plafon pembiayaan mencapai Rp3 miliar per koperasi untuk mendukung pengembangan usaha.
Program KDMP diperkirakan menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru di desa. Hal ini melalui pengembangan usaha pangan, distribusi logistik, pergudangan, dan layanan ekonomi masyarakat.
Pemerintah menegaskan digitalisasi menjadi bagian penting dalam pengembangan KDMP.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut digitalisasi koperasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha, memperluas akses pasar, dan memperkuat integrasi rantai pasok desa.
Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Koperasi tengah menyiapkan sistem digital koperasi melalui platform Si Kopdes.
Sistem ini mencakup integrasi data anggota, transaksi nontunai, dan pemantauan kinerja secara real time.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan konektivitas digital di wilayah prioritas KDMP, termasuk daerah 3T. Hal ini agar transformasi digital koperasi berjalan lebih merata.
Esther menambahkan, penguatan koperasi juga membutuhkan dukungan permodalan dan akses pembiayaan yang memadai, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kerja sama dengan perbankan.
>>> Kemensos Integrasikan DTSEN demi Perbaiki Penyaluran Bansos 2026
Edukasi perkoperasian penting dilakukan secara berkala agar anggota memahami manfaat koperasi dan memiliki loyalitas terhadap usaha bersama tersebut.
