Teheran — Militer Iran pada Selasa memperingatkan akan “membuka front baru” melawan Amerika Serikat jika Washington melanjutkan serangan.
Peringatan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan ia menunda rencana ofensif baru demi mencapai kesepakatan.
Gencatan senjata yang rapuh telah berlaku sejak 8 April.
Washington dan Teheran saling bertukar proposal melalui mediator untuk mengakhiri perang Timur Tengah yang dimulai dengan serangan AS pada 28 Februari.
Trump Akui Tunda Serangan Besar
Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump mengatakan para pemimpin Teluk memintanya “untuk menunda serangan militer yang direncanakan terhadap Republik Islam Iran, yang dijadwalkan besok, karena negosiasi serius sedang berlangsung.”
Namun Trump menambahkan ia telah menginstruksikan militer AS untuk “siap melanjutkan serangan skala penuh terhadap Iran, dalam waktu singkat, jika kesepakatan yang dapat diterima tidak tercapai.”
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menulis di X bahwa pernyataan Trump berarti pemimpin AS itu “menyebut 'ancaman' sebagai 'kesempatan untuk perdamaian'!”
Juru bicara militer Iran Mohammad Akraminia sebelumnya memperingatkan Republik Islam akan “membuka front baru melawan” AS jika serangan dilanjutkan.
Ia menambahkan militer Iran telah menggunakan gencatan senjata sebagai kesempatan “untuk memperkuat kemampuan tempurnya,” tanpa merinci.
Serangan Drone ke PLTN Barakah
Setelah ancaman itu, Uni Emirat Arab mengatakan serangan drone terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah pada Minggu berasal dari wilayah Irak.
Iran mendukung kelompok-kelompok di Irak yang dituduh meluncurkan serangan terhadap negara-negara Teluk dalam perang Timur Tengah.
“Sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung atas serangan terang-terangan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Barakah pada 17 Mei 2026, pelacakan dan pemantauan teknis mengonfirmasi bahwa tiga drone… semuanya berasal dari wilayah Irak,” kata kementerian pertahanan Emirat.
Seorang pejabat tinggi Emirat sebelumnya telah menyebut Iran atau salah satu proksinya di kawasan sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Juru bicara kementerian luar negeri Qatar Majed al-Ansari mengatakan kepada wartawan bahwa “lebih banyak waktu” diperlukan untuk upaya mediasi Pakistan yang sedang berlangsung guna mendorong perundingan Iran-AS mencapai kesepakatan mengakhiri perang.
Kontrol Selat Hormuz dan Kabel Fiber Optik
Sejak gencatan senjata berlaku pada 8 April, Teheran dan Washington telah mengadakan satu putaran perundingan yang gagal mencapai kesepakatan.
Selama ini, Iran tetap memegang kendali ketat atas Selat Hormuz, jalur energi global yang vital, sementara AS memberlakukan blokade laut di pelabuhan Iran.
Menurut kantor berita ISNA Iran, juru bicara militer Akraminia menegaskan Iran akan terus mengelola selat tersebut, mengatakan AS tidak punya banyak pilihan selain “menghormati bangsa Iran dan mengamati hak-hak sah Republik Islam.”
Pada Senin, Iran secara resmi mengumumkan pembentukan Otoritas Selat Teluk Persia untuk mengelola lalu lintas melalui selat yang menurut mereka harus berada dalam batas yang dikomunikasikan oleh angkatan bersenjata Iran.
Pasukan Garda Revolusi, sayap ideologis militer Iran, juga mengancam akan memberlakukan sistem izin pada kabel serat optik internet yang melewati jalur air tersebut.
“Setelah penerapan kendali atas Selat Hormuz, Iran, dengan mengutip kedaulatan absolutnya atas dasar dan tanah di bawah laut teritorialnya… dapat menyatakan bahwa semua kabel serat optik yang melewati jalur air tersebut tunduk pada izin,” kata Garda Revolusi dalam unggahan media sosial.
Tanggapan Iran terhadap Proposal AS
Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan telah menanggapi proposal terbaru AS yang oleh media Iran digambarkan sebagai “berlebihan” dan “tanpa konsesi nyata.”
Pada Minggu, kantor berita Fars Iran mengatakan Washington menyajikan daftar lima poin, termasuk tuntutan agar Iran hanya mengoperasikan satu situs nuklir dan mentransfer stok uranium yang diperkaya tinggi ke AS.
AS menolak melepaskan “bahkan 25 persen” aset Iran yang dibekukan di luar negeri atau membayar reparasi atas kerusakan perang, tambah Fars.
Laporan tersebut mengatakan AS juga memperjelas bahwa mereka hanya akan menghentikan permusuhan ketika Teheran terlibat dalam negosiasi damai formal.
Namun Iran mengatakan bersikeras pada tuntutannya sendiri, termasuk pembebasan aset beku, pencabutan sanksi lama terhadap negara itu, dan reparasi perang.
Belakangan, kantor berita Tasnim, mengutip sumber anonim yang dekat dengan tim negosiator Iran, mengatakan AS membuat satu langkah maju baru dalam teks terbaru dengan setuju untuk membebaskan sanksi minyak selama negosiasi berlangsung.
Sejak gencatan senjata berlaku pada 8 April, Teheran dan Washington telah mengadakan satu putaran perundingan yang gagal mencapai kesepakatan.
Iran tetap memegang kendali ketat atas Selat Hormuz, sementara AS memberlakukan blokade laut di pelabuhan Iran.
Pada Senin, Iran secara resmi mengumumkan pembentukan Otoritas Selat Teluk Persia untuk mengelola lalu lintas melalui selat tersebut.
Pasukan Garda Revolusi juga mengancam akan memberlakukan sistem izin pada kabel serat optik internet yang melewati jalur air tersebut.
