Presiden Prabowo Subianto menyatakan kekesalannya terhadap pengaturan harga sawit oleh pihak asing. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat dalam menentukan harga komoditas strategis ini.
Menurut Prabowo, ketergantungan pada harga yang ditetapkan asing merugikan petani dan negara. Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil langkah tegas.
>>> Link Download Jadwal Piala Dunia 2026 Fase Grup hingga Final
BUMN Jadi Pengekspor Tunggal
Pemerintah berencana menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengekspor tunggal sawit. Langkah ini bertujuan untuk mengawasi devisa dan memperkuat posisi tawar Indonesia.
Dengan skema ini, seluruh ekspor sawit akan melalui satu pintu. Hal ini diharapkan dapat memotong rantai perdagangan yang tidak transparan.
Prabowo menekankan bahwa kedaulatan atas harga sawit adalah harga mati. Ia tidak ingin Indonesia terus menjadi price taker di pasar global.
Langkah ini juga dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara. Selama ini, fluktuasi harga sawit seringkali merugikan petani kecil.
Pemerintah akan segera menyusun regulasi terkait kebijakan ini. Prosesnya melibatkan kementerian terkait dan pelaku industri.
Prabowo optimistis kebijakan ini akan membawa dampak positif. Ia berharap Indonesia bisa menjadi penentu harga sawit dunia.
>>> Jadwal Liga Super 2026 Pekan Ini: Persib vs Borneo Perebutan Gelar
Reaksi dari pelaku industri masih beragam. Sebagian mendukung, namun ada pula yang khawatir dengan monopoli BUMN.
Pemerintah berjanji akan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya hilirisasi sawit. Sebelumnya, pemerintah juga mendorong pengembangan industri turunan sawit di dalam negeri.
Dengan penguasaan penuh atas ekspor, Indonesia bisa mengoptimalkan nilai tambah. Devisa yang diperoleh pun akan lebih terkontrol.
Prabowo mengingatkan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia tidak akan mentolerir praktik yang merugikan negara.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi momentum perubahan. Indonesia tidak lagi menjadi objek dalam perdagangan sawit global.
>>> Jadwal dan Tata Cara Submit Pakta Integritas Mitra BPS 2026
Ke depannya, pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitasnya.
