China pada Kamis menuduh Amerika Serikat mendistorsi fakta dan memfitnah sistem politiknya, menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tentang peristiwa Tiananmen 1989.
Rubio dalam konferensi pers Rabu mengatakan bahwa "tidak ada jumlah sensor yang dapat menghapus masa lalu."
>>> Dow Melonjak 925 Poin Saat Harga Minyak Turun, Saham AI Tertekan
"Mereka yang berkorban untuk menegakkan hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai suatu hari akan dibenarkan," ujarnya.
Juru bicara Kementerian Luar China Mao Ning menyatakan pihaknya sangat menentang komentar Rubio.
"Pemerintah China telah lama mencapai kesimpulan yang jelas mengenai gejolak politik yang terjadi pada akhir 1980-an itu," kata Mao dalam konferensi pers rutin.
"Pernyataan keliru dari pihak AS mendistorsi fakta sejarah, memfitnah sistem politik dan jalur pembangunan China, serta mencampuri urusan dalam negeri China," tambahnya.
Pada 4 Juni 1989, pemerintah China mengirim tentara dan tank untuk menumpas protes yang menuntut reformasi politik di sekitar Lapangan Tiananmen Beijing.
Jumlah korban tewas tidak diketahui pasti, dan diskusi tentang peristiwa itu disensor di China daratan.
Pemerintah China saat itu secara resmi mendefinisikan protes Tiananmen sebagai "kerusuhan kontra-revolusioner" yang didorong oleh "sejumlah kecil orang."
Otoritas mengatakan sekitar 200 hingga 300 orang tewas, termasuk tentara. Perkiraan lain berkisar antara 400 hingga lebih dari 2.000, namun angka pastinya tidak diketahui.
Tahun ini, otoritas dilaporkan mencegah keluarga korban 1989 mengunjungi makam mereka di Pemakaman Wan'an Beijing. Amnesty International menyebut langkah itu "tindakan tidak berperasaan."
Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing bergerak untuk menghentikan semua peringatan publik di Hong Kong, di mana lilin vigil tahunan telah diadakan selama puluhan tahun sebelum penerapan undang-undang keamanan nasional pada 2020.
