Pemerintah Indonesia menargetkan peluncuran sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital berbasis kecerdasan buatan (AI) secara nasional pada Oktober hingga November 2026.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa sistem baru tersebut telah diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi dan diperluas ke 42 kabupaten/kota lainnya.
>>> The Fed Tahan Suku Bunga, Proyeksi Kenaikan Akhir Tahun
"Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dengan kemarin 1 kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan.
Jadi, sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Rabu (17/6/2026).
Presiden Akan Tinjau Langsung Uji Coba
Agenda pengawasan proyek percontohan dijadwalkan pada 6 hingga 9 Juli mendatang. Presiden Prabowo Subianto direncanakan meninjau langsung salah satu lokasi potensial antara Surabaya, Banyuwangi, atau Bali.
"Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi, atau Bali mana yang beliau pilih," ujar Luhut.
Sistem perlinsos ini akan beroperasi sebagai portal terintegrasi yang mempermudah masyarakat mendaftar bantuan sosial hanya menggunakan NIK dan verifikasi wajah.
Penggunaan portal berhasil memotong waktu proses pendaftaran dari semula 200 hari menjadi hitungan menit, serta menekan biaya warga hingga hampir gratis.
>>> Saham AS Berfluktuasi Setelah Sinyal Kenaikan Suku Bunga dari The Fed
Sejauh ini, tercatat hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan tersebut untuk mendaftar maupun menyampaikan sanggahan data.
Target Peluncuran Nasional
Pemerintah berharap perluasan portal dapat segera mencakup sebagian besar wilayah kabupaten di Indonesia pada akhir tahun.
"Dan nanti pada Oktober-November presiden launching secara nasional 541 kabupaten.
Kami harap itu semua sudah bisa, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," kata Luhut.
Akurasi data yang dihasilkan dari sistem digital ini dirancang sebagai fondasi pengambilan kebijakan strategis lintas sektor.
Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran perlinsos diproyeksikan mampu membuka potensi efisiensi belanja negara sekitar Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun.
>>> The Fed Tahan Suku Bunga, Sinyalkan Kenaikan Satu Kali Akhir Tahun
Program transformasi ini digarap secara kolaboratif oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
