Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, BGN menyerahkan rencana aksi atas 10 rekomendasi dan kajian KPK mengenai potensi praktik korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Agustina Arumasari mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk mendiskusikan 10 temuan tersebut dan menyusun rencana tindak lanjut.
"Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut kepada beberapa pimpinan KPK," ujar Agustina, Selasa (07/07/2026).
KPK menyerahkan kajian potensi korupsi pada program MBG pada 17 Maret 2026. Namun, BGN di bawah pimpinan sebelumnya tidak memberikan respons terhadap kajian tersebut.
Pimpinan BGN yang baru, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2026, kemudian mempelajari setiap rekomendasi KPK secara satu per satu.
Agustina menambahkan, pimpinan baru berkesimpulan harus menyusun rencana aksi terhadap rekomendasi KPK, seperti halnya rekomendasi dari BPK dan BPKP.
Seluruh rencana aksi telah dituangkan dalam dokumen yang diserahkan kepada Kedeputian Pencegahan KPK.
"Kami percaya KPK tidak akan selesai begitu saja pada dokumen yang kami serahkan. Mereka ingin melihat lebih konkret pada apa yang kami lakukan nantinya," kata Agustina.
