Sejumlah ekonom mempertanyakan efektivitas pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebocoran subsidi dinilai terus terjadi hingga memperparah kelangkaan Pertalite dan Solar di sejumlah wilayah.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai pembatasan penggunaan BBM jenis Pertalite dan Solar sudah dilakukan pemerintah.
Salah satunya melalui pemanfaatan QR Code milik PT Pertamina Patra Niaga (PPN).
Namun, efektivitas kebijakan pengetatan pembelian BBM bersubsidi dinilai perlu diperkuat. Pelanggaran pemanfaatan BBM bersubsidi masih sangat mudah ditemui.
"Jadi pengetatan sudah dilakukan, tetapi pengawasan dan juga enforcement yang juga diperkuat ya selain regulasinya juga.
Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak atau konsumen, terutama mungkin dari perusahaan-perusahaan dengan kondisi seperti ini, karena akhirnya meningkat biaya produksi, lalu beralih mencari BBM yang subsidi padahal sebetulnya tidak eligible," kata Faisal ketika dihubungi, Jumat (17/7/2026).
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menilai penyaluran BBM bersubsidi perlu diperketat. Hal itu agar hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkannya.
