Pemerintah kembali mencanangkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat miskin. Bantuan ini bertujuan meringankan beban ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Meskipun sama-sama berbentuk uang tunai, BLT Kesra dan BLT Dana Desa memiliki skema pengelolaan yang berbeda.
Masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar kedua program tersebut agar tidak keliru dalam proses pencairan.
Apa Itu BLT Kesra?
BLT Kesra merupakan singkatan dari Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat.
Program bantuan sosial ini difokuskan untuk menjaga daya beli keluarga miskin serta kelompok rentan miskin dari tekanan ekonomi.
Penetapan penerima BLT Kesra mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau DSEN.
Pemerintah menyalurkan bantuan ini kepada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 4.
Menteri Perekonomian menetapkan alokasi bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan bagi setiap keluarga penerima manfaat.
Pada periode sebelumnya, pemerintah membagikan bantuan total Rp 900.000 sekaligus untuk tiga bulan berturut-turut.
Penyaluran dana BLT Kesra dilakukan secara bertahap dalam periode tertentu sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Kementerian Sosial mendistribusikan uang tunai tersebut melalui jaringan PT Pos Indonesia serta lembaga perbankan resmi.
Konsep dan Pengelolaan BLT Dana Desa
Berbeda dengan skema pusat, BLT Dana Desa (BLT-DD) merupakan program bantuan tunai yang dikelola langsung oleh pemerintah desa.
Bantuan ini ditujukan bagi keluarga miskin atau tidak mampu di wilayah desa setempat.
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak memperoleh alokasi dana sebesar Rp 300.000 setiap bulan.
Pemerintah desa dapat mencairkan bantuan ini setiap bulan atau merapel penyalurannya sekaligus per tiga bulan.
Proses penyaluran BLT Dana Desa dilakukan secara langsung secara tunai oleh aparat desa atau melalui transfer ke rekening bank penerima.
Kepala desa memegang tanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran bantuan tersebut.
Seluruh pendanaan program BLT Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Oleh karena itu, data penerima didasarkan pada pendataan mandiri yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa.
Perbandingan Utama BLT Kesra dan BLT Dana Desa
Untuk memudahkan pemahaman masyarakat, perbandingan mekanisme kedua program bantuan sosial dapat dilihat secara mendetail. Berikut adalah rincian perbedaan antara BLT Kesra dan BLT Dana Desa berdasarkan aspek pengelolaannya.
BLT Kesra bersumber dari pemerintah pusat, sedangkan BLT Dana Desa bersumber dari dana desa (APBDes).
Sasaran penerima BLT Kesra adalah warga miskin dan rentan (desil 1–4), sementara BLT Dana Desa menyasar keluarga miskin atau tidak mampu di desa.
Data acuan BLT Kesra menggunakan DTSEN/DSEN, sedangkan BLT Dana Desa menggunakan data pemerintah desa (KPM). Besaran bantuan keduanya sama, yaitu Rp 300.000 per bulan.
Periode penyaluran BLT Kesra ditentukan pemerintah pusat, sementara BLT Dana Desa bisa bulanan atau dirapel 3 bulan.
Cara penyaluran BLT Kesra melalui PT Pos Indonesia dan bank, sedangkan BLT Dana Desa secara tunai oleh desa atau transfer bank.
Penanggung jawab BLT Kesra adalah Kementerian Sosial dan pemerintah pusat, sedangkan BLT Dana Desa menjadi tanggung jawab kepala desa dan pemerintah desa.
Calon penerima dari kedua jenis bantuan sosial ini wajib memastikan kelengkapan dokumen kependudukan.
Data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) harus sesuai serta terdaftar resmi pada sistem pemerintah.
