Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai satuan tugas (satgas) deregulasi perlu diberikan mandat yang kuat agar dapat meyakinkan investor.
Menurutnya, kehadiran satgas harus memberikan dampak optimal bagi iklim investasi di Indonesia.
“Dalam kondisi kepercayaan investor yang masih relatif rapuh, pembentukan satgas ini bisa dibaca sebagai tanda bahwa pemerintah masih memiliki komitmen terhadap reformasi ekonomi dan perbaikan iklim usaha,” kata Yusuf di Jakarta, Senin.
Namun, ia menyoroti tingkat kepercayaan investor saat ini jauh lebih rendah dibanding beberapa tahun lalu.
“Mereka tidak lagi cukup diyakinkan oleh pengumuman besar atau jargon reformasi. Yang dilihat adalah apakah ada perubahan nyata di lapangan dalam 6 sampai 12 bulan ke depan,” ujarnya.
Yusuf mengatakan tantangan terbesar satgas deregulasi justru ada pada implementasi.
Kewenangan Nyata dan Target Terukur
Hal paling utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah memastikan satgas memiliki kewenangan yang nyata, bukan hanya berperan sebagai forum koordinasi.
Menurutnya, selama ini banyak inisiatif reformasi terhambat karena kementerian dan pemerintah daerah tetap mempertahankan regulasi sektoral masing-masing.
Bila satgas hanya bisa memberi rekomendasi tanpa kemampuan mendorong eksekusi, hasilnya kemungkinan akan terbatas.
Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah menetapkan target yang jelas dan terukur.
“Misalnya regulasi apa yang akan dipangkas, sektor prioritas mana yang dibenahi lebih dulu, berapa lama proses perizinan dipersingkat, dan bagaimana dampaknya terhadap biaya investasi,” jelas dia.
Pasar membutuhkan indikator konkret, bukan sekadar narasi deregulasi secara umum.
Yusuf juga menekankan pentingnya kualitas regulasi yang dibenahi. Alih-alih memangkas banyak aturan kecil, pendekatan deregulasi perlu berbasis problem nyata yang dihadapi pelaku usaha.
Pendekatan itu bertujuan agar hambatan utama, terutama pada sektor strategis, bisa benar-benar teratasi.
Pemerintah juga diminta memastikan koordinasi pusat dan daerah dapat diperbaiki.
Pasalnya, banyak hambatan investasi justru muncul di level daerah melalui perizinan, retribusi, dan interpretasi aturan teknis yang berbeda-beda.
“Kalau reformasi hanya kuat di pusat tetapi tidak turun ke daerah, dampaknya akan parsial,” katanya.
Terakhir, Yusuf menyatakan reformasi regulasi tidak bisa berdiri sendiri. Investor juga melihat konsistensi kebijakan fiskal, kepastian hukum, kualitas birokrasi, stabilitas politik, dan komunikasi pemerintah.
“Deregulasi bisa menjadi pintu masuk yang baik, tetapi efeknya akan jauh lebih kuat kalau berjalan bersamaan dengan reformasi kelembagaan lainnya,” tuturnya.
Menurut Yusuf, pendekatan deregulasi perlu berbasis problem nyata yang dihadapi pelaku usaha agar hambatan utama, terutama pada sektor strategis, bisa benar-benar teratasi.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah, karena banyak hambatan investasi muncul di level daerah melalui perizinan, retribusi, dan interpretasi aturan teknis yang berbeda-beda.
